Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai persoalan banjir yang mendera Aceh akibat tata kelola pemerintah yang tidak baik.
Koordinator MaTA, Alfian menilai, buruknya pengelolaan pemerintah itu dibuktikan dengan banyaknya pembangunan tanggul tidak berkualitas dan adanya perambahan hutan.
“Seharusnya pemerintah membangun tata kelola yang lebih bagus. Sehingga pemerintah tidak setiap tahun mengeluarkan biaya ketika terjadi banjir,†kata Alfian seperti diberitakan Kantor Berita RMOLAceh, (21/1).
Kata Alfian, seharusnya pemerintah menelisik penyebab banjir yang tiap tahunnya terjadi.
Pemerintah, kata Alfian, tidak hanya menganggap banjir diakibatkan karena masuk musim hujan dengan intensitas hujan tinggi.
Alfian mengatakan, banyak tanggul ketika diguyur hujan dengan intensitas tinggi tidak bertahan dan jebol. Padahal tanggul harus dibuat dengan kualitas yang bagus sebagai penahan air agar tidak banjir.
Menurut Koordinator MaTA, pemerintah harus memperhatikan terhadap pembangunan agar lebih berkualitas. Salah satunya adalah dengan menjamin kepastian hukum.
“Tanggul fungsinya untuk tahan banjir, ketika hancur berarti kualitasnya tidak ada. Ada pelanggaran hukum disitu,†kata Alfian.
“Perencanaan juga harus bagus. Bagaimana cara tanggul tersebut bisa bertahan lama dan tahan banjir. Mereka harus bertanggung jawab,†jelasnya.
Dijelaskan, pembalakan liar juga sangat berpengaruh besar terhadap banjir. Kawasan hutan Aceh terus beralih menjadi lahan perkebunan dan pertambangan.
Apalagi, Alfian menduga tindakan korupsi pada sektor ini, juga tak kalah jahat dari sektor lain yang terungkap selama ini.
Selama ini, MaTA mengamati, Pemerintah Aceh belum membangun tata kelola hutan dan lahan yang ideal. Contohnya, masih banyak pertambangan, ada alih fungsi hutan lindung menjadi lahan, pola-pola tersebut menjadi penyebab.
“Hal-hal ini harus dibenahi,†demikian Alfian.
