Berita

Ilustrasi banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan/Net

Politik

Adhie Massardi: Indonesia Kelabakan Hadapi Bencana Karena Tidak Punya Disaster Management

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 23:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Letak geografis yang berada pada dua lempengan bumi membuat Indonesia menjadi negara yang sangat rawan dilanda bencana.

Namun demikian dalam setiap kejadian bencana, pemerintah selalu terkesan kelabakan.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhi Massardi mengatakan ketidaksiapan pemerintah karena hingga saat ini tidak ada sistem manajemen penanganan bencana yang disiapkan secara matang.


"Penyebabnya karena kita tidak punya manajemen bencana (Disaster Managemen)," kata Adhie dalam diskusi virtual 'Membaca Bencana Lewat Politik' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/1).

Juru bicara presiden di era Abdurrahman Wahid ini menjelaskan, ia pernah menyusun Disaster Managemen tersebut saat Gusdur menjadi presiden.

Hal yang sama menurutnya saat ini juga perlu dilakukan karena pada dasarnya bencana di Indonesia secara garis besar hanya terjadi pada tiga kejadian yang berulang yakni banjir, gempa bumi dan longsir serta kebakaran hutan.

Ia mencontohkan Jepang sebagai negara yang rawan dilanda tsunami dahsyat tapi teratasi dengan baik karena memiliki manajeen bencana yang maju.

Secara khusus soal bencana banjir di Kalimantan Selatan, menurut Adhi menjadi gambaran betapa upaya pencegahan dan penanggulangan bencana sangat butuh perbaikan.

"Bencana di Kalimantan Selatan menjadi bukti tata kelola sumber daya alam kita sangat parah, sama dengan tata kelola ekonomi, hukum dan lainnya. Menggabungkan bagian pengawasan dan pengelolaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi bencana karena para penjahat lingkungan hidup akan semakin leluasa," ujarnya.

Ironisnya, tidak ada satupun penjahat lingkungan hidup yang ada dibawa ke persidangan.

"Kembali ke masalah itu, karena penjahatnya orang dalam lingkup oligarki itu sendiri, sehingga kalau satu terseret semua bisa ikut terseret," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya