Ilustrasi banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan/Net
Letak geografis yang berada pada dua lempengan bumi membuat Indonesia menjadi negara yang sangat rawan dilanda bencana.
Namun demikian dalam setiap kejadian bencana, pemerintah selalu terkesan kelabakan.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhi Massardi mengatakan ketidaksiapan pemerintah karena hingga saat ini tidak ada sistem manajemen penanganan bencana yang disiapkan secara matang.
"Penyebabnya karena kita tidak punya manajemen bencana (Disaster Managemen)," kata Adhie dalam diskusi virtual 'Membaca Bencana Lewat Politik' yang digelar
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/1).
Juru bicara presiden di era Abdurrahman Wahid ini menjelaskan, ia pernah menyusun Disaster Managemen tersebut saat Gusdur menjadi presiden.
Hal yang sama menurutnya saat ini juga perlu dilakukan karena pada dasarnya bencana di Indonesia secara garis besar hanya terjadi pada tiga kejadian yang berulang yakni banjir, gempa bumi dan longsir serta kebakaran hutan.
Ia mencontohkan Jepang sebagai negara yang rawan dilanda tsunami dahsyat tapi teratasi dengan baik karena memiliki manajeen bencana yang maju.
Secara khusus soal bencana banjir di Kalimantan Selatan, menurut Adhi menjadi gambaran betapa upaya pencegahan dan penanggulangan bencana sangat butuh perbaikan.
"Bencana di Kalimantan Selatan menjadi bukti tata kelola sumber daya alam kita sangat parah, sama dengan tata kelola ekonomi, hukum dan lainnya. Menggabungkan bagian pengawasan dan pengelolaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi bencana karena para penjahat lingkungan hidup akan semakin leluasa," ujarnya.
Ironisnya, tidak ada satupun penjahat lingkungan hidup yang ada dibawa ke persidangan.
"Kembali ke masalah itu, karena penjahatnya orang dalam lingkup oligarki itu sendiri, sehingga kalau satu terseret semua bisa ikut terseret," pungkasnya.
