Banjir Terjadi Karena Tata Kelola Pemerintah Aceh Buruk

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai persoalan banjir yang mendera Aceh akibat tata kelola pemerintah yang tidak baik.

Terbukti, banyak pembangunan tanggul tidak berkualitas dan perambahan hutan.

“Seharusnya pemerintah membangun tata kelola yang lebih bagus sehingga pemerintah tidak setiap tahun mengeluarkan biaya ketika terjadi banjir,” kata Alfian kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (21/1).

Menurut Alfian, seharusnya pemerintah menelisik penyebab banjir yang tiap tahunnya terjadi.

Pemerintah, kata dia, tidak hanya menganggap banjir diakibatkan karena masuk musim hujan dengan intensitas hujan tinggi. Anggapan itu, kata Alfian, bukan solusi.

Alfian mengatakan banyak tanggul ketika diguyur hujan dengan intensitas tinggi tidak bertahan dan jebol. Padahal tanggul harus dibuat dengan kualitas yang bagus sebagai penahan air agar tidak banjir.

“Tanggul fungsinya untuk tahan banjir, ketika hancur berarti kualitasnya tidak ada. Ada pelanggaran hukum disitu,” kata Alfian.

Sambungnya, pemerintah harus memperhatikan terhadap pembangunan agar lebih berkualitas. Mengenai itu, perlu adanya kepastian hukum.  

“Perencanaan juga harus bagus. Bagaimana cara tanggul tersebut bisa bertahan lama dan tahan banjir. Mereka harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, kata Alfian, pembalakan liar juga sangat berpengaruh besar terhadap banjir. Kawasan hutan Aceh terus beralih menjadi lahan perkebunan dan pertambangan.

Pasalnya, Pemerintah Aceh belum membangun tata kelola hutan dan lahan yang ideal.

Di Aceh, kata dia, masih banyak pertambangan, ada alih fungsi hutan lindung menjadi lahan, pola-pola tersebut menjadi penyebab.