Elektabilitas PKS Ngawi Diyakini Tak Akan Terganggu Oleh Pemecatan Kadernya

Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Ngawi, Siswanto, sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipicu oleh persoalan individu. Sehingga kondisi ini dinilai tidak akan merusak reputasi juga elektabilitas PKS.

"Sebenarnya begini, sedikit banyak ada masalah di PKS Ngawi ini, akan tetapi yang bermasalah itu bukan partai melainkan individu serta sifatnya personal kadernya," jelas Ketua DPD PKS Ngawi, Haryanto, Kamis (21/1), dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Ditambahkan Haryanto, PKS mempunyai mekanisme ketika ada kader yang mempunyai kesalahan kategori berat dibiarkan, maka dampaknya akan merusak citra partai itu sendiri.

Begitu pula sebaliknya, ketika PKS memberikan sanksi keras terhadap kadernya maka akan membawa nilai positif terhadap kelangsungan partai.

Sehingga, tindakan tegas seperti yang dialami Siswanto, reputasi dan performa PKS akan menjadi lebih baik ketika menghadapi kontestasi politik berikutnya.

Diakui Haryanto, saat ini masyarakat selaku konstituen menilai PKS sebagai partai yang sangat menjaga marwahnya. Sesuai visinya menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk umat, bangsa dan negara.

Dengan dasar itulah setiap kader PKS harus bersih, peduli, dan profesional.

Dengan demikian, setiap kader yang hadir ditengah masyarakat harus selalu berjuang untuk senantiasa istiqomah memegang karakter sesuai visi misi PKS.

"Jika ada kader yang mempunyai kesalahan dan pelanggaran berat yang tidak bisa kita toleransi maka dengan terpaksa kita amputasi. Agar tetap terjaga ritme sesuai marwah PKS," beber Haryanto.

Dijelaskan kembali oleh Haryanto, pemberhentian Siswanto sebagai kader PKS berujung pada lengsernya sebagai anggota DPRD Ngawi bukan atas dasar like and dislike.

Melainkan karena apa yang dilakukan Siswanto adalah sebuah pelanggaran berat atas dasar persoalan pribadinya yang telah menabrak AD/ART PKS.

"InsyaAllah PKS di Ngawi untuk ke depan lebih baik lagi bahkan sesuai target kita akan menambah kursi dari saat ini di legislatif," tutupnya.