Berita

Menteri Luar Negeri pilihan Biden, Antony Blinken/Net

Dunia

Menlu AS Yang Baru: Kami Akan Tetap Mempertahankan Kedubes Amerika Untuk Israel Di Yerussalem

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 06:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebijakan AS di bawah pemerintahan Joe Biden terkait Israel nampaknya tidak akan jauh berbeda saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika.

Itu salah satunya terlihat saat Menteri Luar Negeri pilihan Biden, Antony Blinken, mengatakan bahwa di bawah kendali Biden Amerika Serikat tidak akan memindahkan kantor Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Yerusalem.

Hal itu ditegaskan Blinken ketika dirinya menjawab pertanyaan Senator Republik Ted Cruz dari Texas, pada sidang konfirmasi senatnya, sehari sebelum pelantikan Biden.


"Apakah Anda setuju bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan apakah Anda berkomitmen bahwa Amerika Serikat akan mempertahankan kedutaan kami di Yerusalem?" tanya senator Republik tersebut, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (20/1).

"Ya dan Ya," tegas Blinken.

Pemerintah Amerika Serikat memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018, setahun sesudah Presiden Donald Trump mengumumkan pengakuan AS atas wilayah itu sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.

Yerusalem tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah selama beberapa dekade, dengan Palestina yang bersikeras bahwa Yerusalem Timur - yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak 1967 - harus berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.

Mengenai solusi dua negara di Palestina, diplomat itu mengatakan Biden memikirkan cara terbaik "untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, dan untuk memberikan Palestina sebuah negara yang menjadi hak mereka adalah melalui apa yang disebut solusi dua negara."

"Saya pikir secara realistis, sulit untuk melihat prospek jangka pendek untuk bergerak maju. Yang penting adalah memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil langkah yang membuat proses yang sudah sulit menjadi lebih menantang," tambahnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya