Ilustrasi guru honorer/Net
Langkah untuk membentuk masyarakat pembelajar yang unggul dan berakhlak mulia memerlukan tata kelola pendidikan yang tepat.
"Visi bidang pendidikan yang dicanangkan pemerintah, yang antara lain bertujuan membentuk masyarakat yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia, memerlukan keterlibatan guru yang berkualitas untuk mewujudkannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Rabu (20/1).
Tata kelola pendidikan harus kembali dilihat apakah guru-guru yang dicetak sudah berkualitas atau belum. Hal itu penting bila upaya mewujudkan visi pendidikan akan dibebankan kepada guru.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, kondisi kualitas guru saat ini belum memadai untuk mewujudkan visi pendidikan. Hal inilah yang harus segera dicari akar masalahnya.
"Apakah hanya karena tidak adanya tata kelola yang baik sehingga kualitas guru rendah, atau ada faktor lain yang mempengaruhinya," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu.
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosidi berpendapat, kondisi kualitas pendidikan yang belum memadai saat ini tidak bisa dibebankan tanggung jawabnya kepada guru semata. Karena untuk mewujudkan visi pendidikan nasional, guru tidak bisa berdiri sendiri.
Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan saat ini, menurut Unifah, antara lain data yang tidak akurat terkait jumlah guru yang ada.
Secara nasional Kementerian Pendidikan menggunakan perbandingan guru dan jumlah siswa saat ini 1 guru berbanding 16 siswa, dengan dasar jumlah guru sekitar 3,2 juta. Padahal dari jumlah guru tersebut, 52,5% adalah guru honorer yang masih menghadapi banyak kendala dalam menjalankan aktivitas mengajar.
Di tengah euforia bonus demografi, menurut Unifah, sektor pendidikanlah yang seharusnya diberi peran penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya peningkatan kapasitas dan kualitas guru penting agar bonus demografi itu bisa terwujud.
Guru Besar Surya University, Prof. Yohannes Surya berpendapat, di masa pandemi Covid-19 ini sebenarnya saat yang tepat untuk mengurangi kesenjangan kualitas guru yang terjadi saat ini, lewat pelatihan pengajaran untuk guru secara daring atau digital.
Lewat konsep
training of trainer terhadap sekelompok guru dengan kualitas yang baik, menurut Yohannes, peningkatan kualitas guru bisa dilakukan secara berkelanjutan. Antara lain dengan cara teknik pengajaran sejumlah mata ajar kepada guru direkam untuk kemudian disebarkan kepada guru-guru lain di sejumlah daerah.
Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok menyoroti problem yang dihadapi guru honorer di sejumlah daerah. Diakui Eduart, ada ketidakadilan yang dialami para guru honorer di banyak daerah. Dengan tugas dan fungsi yang sama, ujarnya, penghargaan terhadap guru honorer jauh di bawah guru yang berstatus ASN.
Eduart mendorong upaya pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dengan tetap menerapkan standarisasi rekrutmen guru yang memadai.
