Mahar politik yang kerap terjadi dalam setiap tingkatan pemilihan umum di Indonesia menjadi satu hal yang dianggap lucu orang-orang Barat, utamanya Eropa.
Begitulah yang diungkapkan Ekonom Senior, Rizal Ramli, dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui akun Instagramnya, Rabu (20/1).
Mulanya, sosok yang biasa disapa RR ini menceritakan pengalamannya saat berbincang dengan salah seorang Perdana Menteri Belanda yang tidak dia sebutkan namanya, soal sistem pencalonan pemimpin di negeri kincir angin tersebut.
"Saya pernah suatu waktu makan siang dengan PM Belanda. Saya tanya, 'kamu keluarin berapa duit?' Dia marah, karena dia tidak ngeluain uang sama sekali," ungkap RR saat memaparkan.
Sontak, Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini mengungkapkan politik yang terjadi di Indonesia saat ada pemilu. Yaitu, maraknya calon pemimpin yang menggunakan mahar politik untuk bisa dipilih masyarakat.
"Saya kasih tau, di Indonesia mau jadi anggota DPR keluar Rp 5 miliar. Jadi bupati harus sewa partai Rp 60 miliar, belum lain-lain. Kaget dia," terang RR.
"Jadi buat orang barat lucu banget kamu mau jadi bupati bayar, enggak masuk ke akal mereka," sambungnya.
Dari situ, RR menilai sistem pemilihan di Indonesia mesti diubah. Sebab menurutnya, demokrasi di Tanah Air sekarang ini sudah salah kaprah karena cendrung mengikuti sistem politik ala Amerika Serikat yanng dikendalikan oleh pemodal karena calon pemimpin dan partai politik dibiayai tidak oleh negara.
Berbeda, katanya dengan sistem demokrasi yang ada di Eropa yang partai politiknya dan calon pemimpinnya dibiayai oleh negara.
"Solusinya kita harus ikutin sistem di Eropa Barat. Partai politik di biayai oleh negara, bukan lagi oleh bandar atau cukong. Sehingga ketika mereka terpilih benar-benar dilayani rakyat," demikian Rizal Ramli.
