Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI/Repro
Komisi VI Beri Dukungan Pada Kementerian BUMN di Program Vaksinasi Nasional
Mayoritas anggota Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN terkait pengadaan vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi nasional.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN, Erick Thohir dan Direktur PT Bio Farma (persero), Honesti Basyir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI, Faisol Reza tersebut selain membahas upaya pengadaan total 329 juta dosis vaksin Covid-19 yang dibutuhkan untuk memvaksin 70% penduduk Indonesia agar terbentuk herd immunity, juga menyinggung kinerja Kementerian dalam meningkatkan performa perusahaan-perusahaan BUMN sepanjang 2020.
"Karena soal vaksin ini identik dengan Menteri Erick Thohir, maka Komisi VI memberikan dukungan politik yang kuat kepada Menteri BUMN untuk terus menjalankan agenda dan program vaksinasi nasional, mulai dari pengadaan, lalu produksi di Bio Farma, serta distribusi hingga penyimpanan," ujar Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima.
Hal senada disampaikan anggota fraksi Gerindra, Andre Rosiade yang mengapresiasi BUMN dalam membuka kerja sama dengan berbagai pengembang vaksin dan dunia internasional demi ketersediaan vaksin bagi Indonesia.
“Saya hargai dan percaya atas usaha keras pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia melalui pandemi. Hanya saja, selain fokus pada usaha vaksinasi nasional, Menteri BUMN dan Bio Farma juga harus gencarkan sosialisasi agar segala informasi hoaks tentang vaksin bisa dilawan," tegas Andre.
Dukungan juga disampaikan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jaffar yang meminta agar penerima vaksin diperluas kepada para pelajar, terutama yang berada di pesantren, jemaah haji, dan lingkungan berisiko tinggi.
Tak hanya soal pelaksanaan, anggota Komisi VI juga menyoroti penyerapan anggaran 2020. Dikatakan anggota fraksi PDIP, Deddi Sitorus, Kementerian BUMN telah menyerap anggaran mencapai Rp 260,1 miliar, atau 97,74% dari seluruh alokasi anggaran sebesar Rp 266 miliar.
"Hal ini positif karena kementerian mencapai realisasi di atas 90% untuk tiga kelompok, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang," tandasnya.
