Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Repro

Politik

Tiga Indikasi Pelemahan Demokrasi Di Rezim Jokowi

SENIN, 18 JANUARI 2021 | 20:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Demokrasi yang telah dianut Indonesia belakangan dianggap mulai melemah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, setidaknya ada tiga indikator pelemahan demokrasi Indonesia.

“Pertama, maraknya koersi dilakukan. Kedua, bagaimana negara menggunakan memanfaatkan hukum untuk melemahkan supremasi hukum. Ketiga, negara melalukan mobilisasi terhadap media-media sosial dan media online,” kata Airlangga dalam diskusi virtual LP3ES Jakarta, bertajuk 'Depotisme dan Kemunduran Demokrasi', Senin (18/1).

Dia menerangkan, mobilisasi terhadap media sosial dan media online dilakukan untuk membentuk social concept terhadap tindakan yang dilakukan negara.

“Untuk melihat dan memperkaya bagaimana menganalisis persoalan di Indonesia, kami meminjam analisis dari luar yakni new depotism,” imbuhnya.

Airlangga mengatakan, bagi masyarakat yang melakukan kritik terhadap pemerintahan akan dibuat framing yang buruk dengan menempatkan para kritikus sebagai enemy of the nation.

“Rezim new despotism, mereka tahu betul melakukan upaya-upaya yang diperkuat otoritas kekuasaannya dalam bernegara dalam tatannan politik demokratik. Ini yang menjadi pembeda,” tandasnya.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

TKN Bentuk Satgas Antisipasi Kehadiran Relawan dan Pendukung di MK

Jumat, 19 April 2024 | 23:32

Jawab Berbagai Tuduhan Miring, PT NDK Resmi Bubar Sesuai Hukum

Jumat, 19 April 2024 | 23:05

Gara-gara Peta Maroko, Kesebelasan Renaissance dari Berkane Dilarang Masuk Aljazair

Jumat, 19 April 2024 | 23:04

Bukan Farhan, Nasdem Ternyata Siapkan Sosok Ini untuk Pilwalkot Bandung

Jumat, 19 April 2024 | 22:49

Prabowo Minta Pendukung Tidak Turun Aksi saat Putusan MK

Jumat, 19 April 2024 | 22:34

Relawan Desak MK Buka Jalan Kemenangan Prabowo-Gibran

Jumat, 19 April 2024 | 22:05

Bertemu Menkeu Selandia Baru, Sri Mulyani Tukar Cerita Soal Kelola APBN

Jumat, 19 April 2024 | 21:58

Buntut Serangan ke Israel, AS Batasi Akses Teknologi Iran

Jumat, 19 April 2024 | 21:40

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

Ajukan Peninjauan Kembali, PT BMI Bawa 7 Bukti Baru

Jumat, 19 April 2024 | 21:33

Selengkapnya