Berita

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Bagi PKB, Realita Di Masyarakat Jadi Dasar Keinginan Gus Ami Agar Nadiem Dicopot

MINGGU, 17 JANUARI 2021 | 09:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Permintaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dicopot didasarkan pada kekhawatiran yang terjadi di tengah masyarakat.

Begitu tegas Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq Faqih saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/1).

Pernyataan Maman menanggapi apa yang disampaiakan Gus Ami saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) 15 DPW PKB secara virtual, Sabtu (16/1). Gus Ami melihat Indonesia sedang mengalami darurat pendidikan yang terjadi sepanjang pandemi Covid-19. Belum ada terobosan yang dilakukan Nadiem sebagai solusi dalam mengatasi darurat pendidikan nasional.


“Kalau saya melihat ya, bahwa yang dikhawatirkan Ketum PKB, Gus Ami itu realita di tengah masyarakat. Bahwa berbagai kebijakan di saat Covid-19 ini, itu tidak berangkat dari realita yang ada,” ujar Maman Imanulhaq.

Kang Maman, sapaan akrabnya, memberikan satu contoh kebijakan yang diprotes banyak kalangan, yakni adanya pembelajaran daring yang tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan daring itu sendiri.

“Maka yang terjadi di tengah masyarakat begitu banyak orang yang akhirnya tidak mendapatkan hak dia untuk belajar,” katanya.

Hal itu dikhawatirkan PKB, jika banyak anak-anak yang tidak memiliki semangat belajar akan menjadi lost generation.

“Itu yang dikhawatirkan Gus Ami. Apa yang disebut lost generation, generasi-generasi yang tidak punya akses pendidikan,” katanya.

Generasi yang tidak memiliki akses pendidikan ini, akan kehilangan minat untuk belajar. Sehingga, ketum PKB khawatir Indonesia akan menjadi negara bodoh, lantaran banyak anak-anak yang tidak memiliki semangat belajar.

“Jadi sebenarnya kritiknya konstruktif saja, bahwa kebijakan daring itu adalah sesuatu yang sangat dipahami di masa Covid-19 tapi itu harus dibarengi oleh penyediaan anggaran untuk bagaimana masyarakat bisa mendapatkan fasilitas,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya