Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri, PKS: Manusiawi Jika Dia Berutang Budi Kepada Yang Mencalonkan

Presiden Joko Widodo sudah menunjuk calon tunggal Kapolri, yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo. Sigit pun menanti untuk melakukan fit and proper test di Komisi III DPR RI.

Politisi PKS, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, Sigit pun akan langsung dihadapkan pada dua tantangan utama jika lolos menjadi Kapolri. Dua tantangan itu adalah menyeimbangkan profesionalitas dan loyalitas.

“Bagaimana menyeimbangkan antara loyalitas dan profesionalitas. Di satu sisi dia harus loyalitas kepada negara, tujuan negara dan juga dituntut bekerja profesional," ujar Nasir.

"Oleh karena itu, tidak heran profesionalitas dan loyalitas ini tidak bisa dikelola dengan baik,” imbuhnya saat berbicara dalam acara diskusi virtual Indonesia Leader Talks, bertemakan "Kapolri: Antara Titipan atau Idaman?", Jumat malam (15/1).

Menurutnya, jika Kapolri tidak bisa menjaga profesionalitas dan loyalitasnya, maka tidak menutup kemungkinan bisa tergoda masuk dalam ranah politik praktis.

“Dia bisa diseret-seret dalam kepentingan politik tertentu dan untuk  kepentingan politik jangka pendek. Jadi ini berat memang mencoba untuk berselancar dengan baik antara profesionalitas dan loyalitas,” katanya.

“Karena apa? Karena dia calon tunggal yang dicalonkan oleh presiden, memang di UU tidak diatur apakah calon tunggal atau boleh dari satu,” sambungnya.

Dengan adanya calon tunggal tersebut, secara tidak langsung Sigit berutang budi kepada Presiden Joko Widido.

“Kalau calon tunggal berarti tidak ada calon lain, secara manusiawi calon tunggal itu berutang budi pada yang mencalonkan dan saya pikir berutang budi kepada yang mencalonkan itu manusiawi,” ucapnya.

“Tapi tentu kepolisian dia punya grand strategi, sehingga kemudian dia bisa menghindari diri dalam godaan-godaan politik kekuasaan dan politik praktis yang akan merendahkan martabat Polri,” tandasnya.