Berita

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini saat blusukan di Jakarta/Net

Politik

Risma Buatkan KTP Untuk Gelandangan DKI, Said Didu: Memang Boleh Tanpa Izin Pemda?

JUMAT, 15 JANUARI 2021 | 16:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gebrakan baru kembali dilakukan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini. Setelah sebelumnya gencar blusukan ke tempat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta, kini Risma akan membuatkan KTP untuk mereka.

Bahkan politisi PDIP itu menargetkan akan membuat KTP kepada 1.600 pengamen, gelandangan, dan kelompok marjinal lain di Jakarta.

Sontak gebrakan tersebut disorot publik. Salah satu yang mempertanyakan kebijakan mantan Walikota Surabaya ini adalah aktivis manusia merdeka, Said Didu. Ia mempertanyakan langkah Risma tersebut yang seakan melangkahi pemerintah DKI Jakarta.


"Memang boleh tanpa seizin Pemda DKI?" kata mantan Sekretaris BUMN Saidu Didu di akun Twitternya, Jumat (15/1).

Risma sendiri menargetkan akan membuat KTP bagi kaum marjinal di DKI setidaknya 100 orang perhari dengan kerja sama antara Kemensos dan Dukcapil, termasuk dengan Bank Mandiri untuk pembukaan rekening bagi warga marjinal.

Risma berharap dengan memiliki KTP, masyarakat marjinal di DKI bisa mendapat bantuan pemerintah.

"Dengan demikian maka kita bisa akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan yang sebetulnya karena tidak ada rumah. Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya," kata Risma, Rabu (13/1).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya