Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan aspirasi masyarakat Jabar terkait keadilan politik bagi provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Penduduk Jabar tercatat mendekati 50 juta jiwa. Dengan jumlah daerah hanya 27 kabupaten/kota.
"Saya sangat berterima kasih, Pak Ketua DPD datang ke Jabar secara khusus untuk membicarakan soal otonomi daerah, terkait pemekaran daerah di Jabar. Karena memang pemekaran di Jabar bukan sekadar euforia masyarakat, tetapi memang bedasarkan kajian dan pertimbangan yang rasional. Dan daerah yang kami ajukan untuk dimekarkan juga sudah sangat siap," ungkap Ridwan.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta rombongan dalam rapat kerja dengan Gubernur Jabar memang membahas dua isu spesifik, di Pakuan, Rumah Dinas Gubernur, Kota Bandung, Jabar, Rabu (13/1).
Dua isu spesifik itu yaitu tentang pemekaran daerah di Jabar dan pertanian-ketahanan pangan nasional. Jabar adalah salah satu provinsi penopang pangan nasional.
Ridwan mengungkapkan jumlah penduduk Jabar setara dengan 1/5 penduduk Indonesia. Setara dengan penduduk Korea Selatan, dengan jumlah penduduk muslim yang lebih banyak dari Arab Saudi.
"Bayangkan, Bupati Bogor, harus mengurus 6 juta penduduk, setara dengan penduduk Sumatera Barat, yang diurus oleh seorang Gubernur dan belasan Bupati/Walikota," ungkapnya.
Gubernur berlatar aristek ini juga membandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, dengan penduduk hampir sekitar 38 juta jiwa, memiliki 38 kabupaten/kota. Begitu pula dengan jumlah desa. Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa, memiliki 8.000 desa, sementara Jabar hanya punya 5.000 desa.
"Dari situ saja, Jateng dapat dana desa Rp. 8 triliun, sementara Jabar Rp. 5 triliun. Begitu pula dana transfer pusat, karena alokasinya berdasarkan jumlah daerah, maka selisih Jatim dan Jabar dalam 5 tahun, mencapai Rp. 50 triliun. Satu anak di Jatim dapat pembiayaan Rp. 1 juta, sementara di Jabar terpaksa hanya dapat Rp. 600 ribu," urainya.
"Sekali lagi ini soal keadilan politik bagi masyarakat Jabar. Dan saya sangat berharap kepada DPD sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan keadilan politik tersebut. Kalau pemekaran daerah masih sulit, tolong ubah pola pendekatan fiskal, dengan tidak melihat jumlah daerah, tapi jumlah penduduk," tambahnya.
Menanggapi hal itu, LaNyalla menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang juga Wakil Presiden KH. Maruf Amin, pada Desember lalu.
"InsyaAllah hal ini juga akan saya sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam forum konsultasi bulan ini," tandas mantan Ketua Umum PSSI itu.
Provinsi Jabar telah menyiapkan secara matang pemekaran tiga daerah. Yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat dan Garut Selatan. Ketiga daerah baru tersebut dikatakan sudah siap dari sisi kemampuan fiskal sebagai daerah otonom.
Sementara itu, terkait isu pertanian, Ketua DPD RI mengungkapkan bahwa dirinya mendapat masukan dari senator asal Jabar terkait kondisi pertanian di Jabar. Terutama dalam mendukung gerakan mencetak petani milenial dan desa digital.
"Senator Jabar, khususnya Ibu Eni Sumarni dan Kang Oni Sumarwan menyampaikan beberapa isu pertanian. Seperti berkurangnya lahan pertanian seiring dengan makin banyaknya alih fungsi lahan. Terutama dengan hadirnya beberapa kawasan industri baru dan hunian masyarakat," tuturnya.
Senator asal Jatim itu juga menerima informasi bahwa lahan pertanian di Indramayu, sebagai lumbung pertanian juga mengalami penurunan. Sehingga membuka lahan-lahan baru pertanian menjadi mendesak untuk dilakukan.
"Persoalan lainnya adalah permasalahan klasik yang selalu terjadi dari hulu hingga hilir. Yaitu pada saat musim tanam, bibit mahal dan pupuk subsidi langka. Lalu pada saat musim panen, harga gabah anjlok," katanya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu mengatakan, yang juga menjadi masalah adalah berkurangnya jumlah penyuluh pertanian untuk mengimbangi gerakan mencetak petani milenial.
"Dan terakhir, adalah seringnya bantuan alat-alat pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satu contohnya, bantuan traktor ukuran besar untuk lahan ukuran kecil. Akhirnya bantuan tersebut tidak terpakai secara optimal dan berakhir mangkrak di gudang," ulasnya.
Alumni Universitas Brawijaya Malang itu yakin Presiden Jokowi akan memberi atensi, apalagi Presiden sangat fokus membangun ketahanan pangan nasional melalui program food estate dan beberapa stimulus lainnya.
Menurutnya, salah satu kebijakan pemerintah di tahun 2021 adalah menaikkan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2020, anggaran ketahanan pangan Rp 80 triliun. Sedangkan tahun ini, anggaran menjadi Rp 104 triliun.
Atas hal itu, Ridwan Kamil juga menitipkan aspirasi terkait banyaknya lahan-lahan kosong yang dimiliki PTPN dan sejumlah BUMN lain. Yang belum bisa dimanfaatkan oleh provinsi untuk membuka lahan pertanian baru.
Dalam pertemuan tersebut sejumlah senator turut hadir mendampingi, di antaranya senator asal Jabar, Eni Sumarni, Amang Syafrudin, Oni Sumarwan dan Asep Hidayat.
Juga hadir senator Fachrul Razi (Aceh), Alirman Sori (Sumbar), Jiyalika Maharani (Sumsel), Ria Mayang Sari dan Sum Indra (Jambi), Ahmad Bastian dan Bustami Zainudin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sultra), dan Alexander Fransiscus (Babel).
