Lima calon Kapolri yang telah diajukan Kompolnas ke Presiden Jokowi/Net
Perbincangan soal sosok calon Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin riuh di publik. Pengurus Besar Al Washliyah menyebut, daripada berspekulasi lebih baik publik menunggu pengumuman resmi.
Sejumlah nama jenderal bintang tiga disebut-sebut jadi calon kuat pengganti sosok Idham Aziz sebagai Kapolri. Namun hingga saat ini, DPR sendiri belum menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Jokowi.
Wakil Ketua Umum PB Al Washliyah Amran Arifin pun ikut angkat bicara. Dia mengatakan, siapa sosok calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Menurutnya, Jokowi pasti sudah punya calon terbaik yang akan memimpin Korps Bhayangkara.
"Soal pemilihan kapolri itu hak prerogatif presiden, kita serahkan sama presiden, kita percayakan itu. Jadi tidak perlu berspekulasi, menyebarkan hoax yang macem-macem. Kita ingin negara ini kondusif. Jadi tidak boleh melewati batas kewenangan kita sebagai warga", kata Amran kepada wartawan, Selasa (12/1).
Amran mengimbau agar masyarakat bersabar menanti keputusan resmi dari Presiden Jokowi. Dia juga mengingatkan jangan ada pula pihak yang memperkeruh suasana dengan menyebar hoaks seolah-olah Jokowi sudah mengusulkan nama ke DPR.
"Saya pikir kita tidak boleh mencampuri terlalu jauh. Memberikan saran boleh-boleh saja, memberikan pendapat boleh-boleh saja, tapi memaksakan kehendak saya pikir itu tindakan yang tidak baik," sambungnya.
Amran menyatakan, nama-nama calon Kapolri yang beredar ini adalah putra terbaik bangsa. Karena itu, masyarakat sebaiknya menunggu siapa nama yang terbaik yang dipilih Presiden Jokowi.
Meski demikian, Amran menyampaikan saran terkait calon Kapolri. Dia berharap Kapolri yang terpilih bisa mengayomi semua pihak. Kapolri menurutnya juga harus bebas dari kepentingan politik.
"Dia tidak menjadi alat kekuasaan. Dia berdiri sebagai pengayom masyarakat, menjaga keamanan masyarakat dan keutuhan negara ini. Itu yang paling penting saya pikir. Polri ini kan salah satu penegak hukum, jadi jangan dia menjadi alat kekuasaan. Hukum bukan alat kekuasaan tapi timbangan yang betul-betul adil," jelasnya.
