Blusukan Risma Seolah Mengkonfirmasi Kalau Jabatan Mensos Hanya Batu Loncatan Menuju Gubernur DKI

Menteri Sosial Tri Rismaharini disarankan tidak mereduksi tugas sebagai pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju.

Analis politik yang juga Direktur Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) A. Khoirul Umam mengatakan, aksi blusukan yang beberapa kali dilakukan di Jakarta menguatkan kesan bahwa Risma memang menggunakan kursi menteri untuk memuluskan langkah menuju Gubernur DKI Jakarta.

Saran Umam, sebaiknya mantan walikota Surabaya dua periode itu fokus pada tugasnya memperbaiki data penerima bansos dan transparansi di Kemensos. Apalagi, menteri sebelumnya yang juga koleganya di PDIP telah tersangkut kasus korupsi.
 

 
"Kalau kinerjanya direduksi hanya fokus dan membuat gimmick pemberitaan di level DKI saja, seolah itu mengkonfirmasi bahwa posisinya sebagai Mensos hanya sebatas "target antara" yang dijadikan sebagai batu loncatan menuju "target utama" sebagai posisi Gubernur DKI Jakarta 2022-2027," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/1).

Lebih lanjut, dijelaskan dosen Universitas Paramadina ini, Risma harus memiliki orientasi kerja sebagai menteri yang memiliki dampak secara nasional.

"Blusukan boleh-boleh saja untuk belanja masalah di lapangan, tetapi blusukan harus punya orientasi yang jelas untuk perbaikan kinerjanya sebagai Mensos," demikian kata Umam.

Dalam sepekan ini publik dihebohka dengan indikasi settingan aksi blusukan Mensos Risma saat mengunjungi beberapa tempat di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.

Bahkan terbaru, Risma dilaporkan ke polisi oleh warga Surabaya karena diduga melakukan kebohongan saat melakukan blusukan.