Ketua DPR AS, Nancy Pelosi/Net
Pasca penyerbuan Capitol Hill yang dilakukan oleh massa pendukung Trump, semakin banyak politisi yang menyerukan agar Presiden Donald Trump dicopot dari jabatannya, baik melalui pemakzulan atau Amandemen ke-25 Konstitusi.
Ketua DPR Nancy Pelosi adalah yang terbaru yang ikut mendorong tindakan tersebut. Dia menyerukan Wakil Presiden Mike Pence untuk segera mengaktifkan amandemen ke-25.
"Saya bergabung dengan pemimpin demokrasi Senat dalam menyerukan kepada Wakil Presiden untuk membebastugaskan Presiden ini, dengan segera meminta amandemen ke-25," kata Pelosi, seperti dikutip dari
CNN, Jumat (8/1).
"Jika Wakil Presiden dan Kabinet tidak bertindak, Kongres mungkin siap untuk bergerak maju dengan pemakzulan," lanjutnya.
Komentarnya muncul setelah muncul gerakan yang dilakukan oleh Demokrat, dan setidaknya satu anggota Kongres dari Partai Republik.
Republikan Adam Kinzinger dari Illinois, yang sering mengkritik Presiden, telah menyerukan agar Amandemen ke-25 diberlakukan. Ia mengatakan dalam pesan video pada hari Kamis (7/1) waktu setempat, "Presiden sekarang harus melepaskan kendalinya, secara sukarela, mau tidak mau!"
Demokrat papan atas di Senat juga memberikan dorongan yang serupa.
Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang mengecam pemberontakan di Capitol yang dihasut oleh Presiden.
"Presiden ini seharusnya tidak menjabat, bahkan satu hari lagi!" katanya.
Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Partai Demokrat sebenarnya sudah memakzulkan Trump pada 2019. Untuk mencopot seorang Presiden dari jabatannya melalui pemakzulan, Senat harus memberikan suara untuk menghukum setelah sidang pemakzulan.
Namun, itu tidak terjadi di Senat yang dikendalikan Republik di mana Trump akhirnya dibebaskan.
Jaksa Agung untuk Washington D.C Karl Racine sejak kemarin telah menyerukan Mike Pence untuk mengaktifkan Amandemen ke-25 Konstitusi AS, untuk pembebastugasan Presiden Donald Trump dari jabatannya.
"Apakah Anda suka Pence atau tidak, faktanya dia lebih cocok untuk menjabat. Kita membutuhkan panglima tertinggi yang akan memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya," kata Racine kepada CNN.
