Berita

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo/Repro

Kesehatan

Doni Monardo Yakin Dua Minggu Penerapan PPKM Di Jawa-Bali Bisa Tekan Kasus Covid Hingga 20 Persen

KAMIS, 07 JANUARI 2021 | 15:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketetapan pemerintah pusat terkait Peberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diyakini Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, bisa menekan angka kasus Covid-19.

Pasalnya, Doni berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu yang berhasil menurunkan kasus positif aktif Covid-19 dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen.

Mantan Danjen Kopassus ini juga berharap, pada periode PPKM yang dimulai sejak 11-25 Januari atau dua pekan, prosentase penurunan angka kasus dapat lebih besar lagi.


"Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen," ujar Doni dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube BNPB Indonesia, Kamis (7/1).

Lebih daripada itu, Doni juga melihat peluang pemulihan ekonomi dengan penerapan PPKM di sebagian Jawa-Bali. Sebab dengan kebijakan ini dia menilai, tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan akan tinggi.

"Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, Doni memastikan Satgas Penanganan Covid-19 akan ikut mendorong tingkat kedisplinan protokol kesehatan masyarakat melalui pengaktifan kembali posko Covid-19.

"Untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ada ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua," jelas Doni.

"Di posko ini dapat terdiri dari berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti," imbuhnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Penunjukan Nanik S. Deyang Kepala MBG Sesuai Hasil Evaluasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:13

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:05

Gibran Ingin Birokrasi Berjalan Gesit dan Kolaboratif

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:01

Prabowo Apresiasi Peran Turki Bantu Pulangkan Sembilan WNI dari Tahanan Israel

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:56

Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Hanya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:52

Warganet Anggap Penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung Drama Telenovela

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:45

Gebrakan Jampidsus Obrak-abrik Kantor BGN Patut Diacungi Jempol

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:42

Kunjungan ke Rusia, AHY Bawa Pulang Proyek PLTN Terapung hingga Kapal Cepat

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:41

DPR Dukung Kejagung Geledah BGN Usut Dugaan Korupsi MBG

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:07

Istana Respons Kabar Penangkapan Eks Kepala BGN oleh Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:06

Selengkapnya