Peluang Gibran Nyapres Di 2024, IPR: Di Indonesia Apa Yang Enggak Bisa?

Kemungkinan putera sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mengikuti Pilkada DKI Jakarta bahkan Pilpres 2024 mendatang sangat mungkin terjadi.

Pasalnya, menilik track record Gibran yang kini telah memenangkan Walikota Solo itu pun tanpa terduga-duga sebelumnya. 

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "2021 Tahun Politik Sesungguhnya" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, pada Selasa (5/1).

"Di politik itu nothing is impossible (tidak ada yang tidak mungkin) pasti mungkin," kata Ujang Komarudin.

"Saya melihat kalau misalnya Gibran itu digadang-gadang menjadi Gubernur DKI Jakarta nanti dan seandainya Pilkadanya ada di 2022 itu hal yang wajar. Kemarin saja, mohon maaf ya, ketika Gibran tidak aktif di partai pun dia bisa mendapatkan rekomendasi partai dan langsung bisa menjadi walikota kok. Apa yang enggak bisa di Indonesia ini?" sambungnya.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, ada alasan mendasar kenapa Presiden Jokowi pada periode kedua ini 'memajukan' anak dan menantunya Bobby Nasution pada Pilkada 2020 kemarin.

"Mohon maaf, kenapa Pak Jokowi memajukan anak dan menantunya di Pilkada 2020? Karena itu punya target politik," tuturnya.

Atas dasar itu, Ujang menyebut, tidak menutup kemungkinan apabila Gibran akan maju pada Pilkada DKI Jakarta bahkan ikut Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, soal kemungkinan terpilih atau tidaknya putera mahkota itu tergantung dinamika politik tanah air ke depan.

"Mohon maaf, ini saya katakan di Indonesia ini enggak ada yang enggak bisa, semua bisa diatur," tekannya.

"Yang gak bisa itu apa? Merokok di pom bensin karena takut meledak, sama masuk Masjid pake sepatu atau sandal. Hanya dua itu yang enggak boleh di Indonesia itu," imbuh dia.

Selain Ujang Komarudin, narasumber lain dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan yakni Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Fraksi PPP Ahmad Baidlowi.