Berita

KSAU 2002-2005, Chappy Hakim/Net

Pertahanan

Chappy Hakim: Jangankan Drone, Pesawat Terbang Tanpa Ijin Saja Kita Masih Kewalahan

SENIN, 04 JANUARI 2021 | 23:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kemampuan pertahanan Indonesia kian dipertanyakan, khususnya usai nelayan di Selayar, Sulawesi Selatan menemukan drone bawah laut pada akhir 2020 lalu.

Jika merunut ke belakang, penemuan serupa juga pernah terjadi di perairan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada 2019.

Pada awalnya, benda tersebut diduga rudal oleh nelayan. Tetapi kemudian ditemukan aksara China yang bertuliskan "China Shenyang Institute of Automation, China Academy of Scienes".


Tak ayal, penemuan tersebut semakin menggegerkan publik di Indonesia. Di mana benda yang kerap digunakan oleh militer itu berada di wilayah kedaulatan NKRI.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005, Chappy Hakim pun ikut memberikan komentarnya perihal penemuan drone tersebut.

Dalam sebuah opini yang dirilis pada Senin (4/1), Chappy mengimbau agar Indonesia meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan, seperti perbatasan perairan dan udara.

Mengingat drone sendiri adalah kendaraan tak berawak atau unmanned vehicle, yang kerap digunakan di udara dan air.

"Sebagai sebuah negara yang berbentuk kepulauan, maka kerawanan akan lebih banyak menyasar pada wilayah kritis, antara lain jalur perbatasan pada kawasan perairan dan udara," jelas dia.

Penemuan drone asing oleh nelayan sendiri, menurut Chappy, harus menjadi alarm aoarat pertahanan negara.

"Kita tidak mengetahui berapa banyak sebenarnya drone yang telah malang melintang di bawah permukaan perairan nusantara," ujar Chappy.

"Sementara di udara, jangankan drone, penerbangan pesawat terbang tanpa ijin saja, kita masih kewalahan untuk dapat mengatasinya," tambah dia.

Lebih lanjut, Chappy juga mengapresiasi nelayan yang menemukan drone tersebut karena telah menjadi warga negara yang memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.

"Sekali lagi, sebagai negara yang berada dalam posisi menjadi perhatian dan kepentingan banyak negara lain, maka tanpa mendasari sikap kecurigaan yang berlebihan, maka faktor kewaspadaan sudah seharusnya menjadi pola berpikir standar pada ranah keamanan nasional," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya