Berita

KSAU 2002-2005, Chappy Hakim/Net

Pertahanan

Chappy Hakim: Jangankan Drone, Pesawat Terbang Tanpa Ijin Saja Kita Masih Kewalahan

SENIN, 04 JANUARI 2021 | 23:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kemampuan pertahanan Indonesia kian dipertanyakan, khususnya usai nelayan di Selayar, Sulawesi Selatan menemukan drone bawah laut pada akhir 2020 lalu.

Jika merunut ke belakang, penemuan serupa juga pernah terjadi di perairan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada 2019.

Pada awalnya, benda tersebut diduga rudal oleh nelayan. Tetapi kemudian ditemukan aksara China yang bertuliskan "China Shenyang Institute of Automation, China Academy of Scienes".


Tak ayal, penemuan tersebut semakin menggegerkan publik di Indonesia. Di mana benda yang kerap digunakan oleh militer itu berada di wilayah kedaulatan NKRI.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005, Chappy Hakim pun ikut memberikan komentarnya perihal penemuan drone tersebut.

Dalam sebuah opini yang dirilis pada Senin (4/1), Chappy mengimbau agar Indonesia meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan, seperti perbatasan perairan dan udara.

Mengingat drone sendiri adalah kendaraan tak berawak atau unmanned vehicle, yang kerap digunakan di udara dan air.

"Sebagai sebuah negara yang berbentuk kepulauan, maka kerawanan akan lebih banyak menyasar pada wilayah kritis, antara lain jalur perbatasan pada kawasan perairan dan udara," jelas dia.

Penemuan drone asing oleh nelayan sendiri, menurut Chappy, harus menjadi alarm aoarat pertahanan negara.

"Kita tidak mengetahui berapa banyak sebenarnya drone yang telah malang melintang di bawah permukaan perairan nusantara," ujar Chappy.

"Sementara di udara, jangankan drone, penerbangan pesawat terbang tanpa ijin saja, kita masih kewalahan untuk dapat mengatasinya," tambah dia.

Lebih lanjut, Chappy juga mengapresiasi nelayan yang menemukan drone tersebut karena telah menjadi warga negara yang memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.

"Sekali lagi, sebagai negara yang berada dalam posisi menjadi perhatian dan kepentingan banyak negara lain, maka tanpa mendasari sikap kecurigaan yang berlebihan, maka faktor kewaspadaan sudah seharusnya menjadi pola berpikir standar pada ranah keamanan nasional," tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya