Berita

KSAU 2002-2005, Chappy Hakim/Net

Pertahanan

Chappy Hakim: Jangankan Drone, Pesawat Terbang Tanpa Ijin Saja Kita Masih Kewalahan

SENIN, 04 JANUARI 2021 | 23:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kemampuan pertahanan Indonesia kian dipertanyakan, khususnya usai nelayan di Selayar, Sulawesi Selatan menemukan drone bawah laut pada akhir 2020 lalu.

Jika merunut ke belakang, penemuan serupa juga pernah terjadi di perairan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada 2019.

Pada awalnya, benda tersebut diduga rudal oleh nelayan. Tetapi kemudian ditemukan aksara China yang bertuliskan "China Shenyang Institute of Automation, China Academy of Scienes".


Tak ayal, penemuan tersebut semakin menggegerkan publik di Indonesia. Di mana benda yang kerap digunakan oleh militer itu berada di wilayah kedaulatan NKRI.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005, Chappy Hakim pun ikut memberikan komentarnya perihal penemuan drone tersebut.

Dalam sebuah opini yang dirilis pada Senin (4/1), Chappy mengimbau agar Indonesia meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan, seperti perbatasan perairan dan udara.

Mengingat drone sendiri adalah kendaraan tak berawak atau unmanned vehicle, yang kerap digunakan di udara dan air.

"Sebagai sebuah negara yang berbentuk kepulauan, maka kerawanan akan lebih banyak menyasar pada wilayah kritis, antara lain jalur perbatasan pada kawasan perairan dan udara," jelas dia.

Penemuan drone asing oleh nelayan sendiri, menurut Chappy, harus menjadi alarm aoarat pertahanan negara.

"Kita tidak mengetahui berapa banyak sebenarnya drone yang telah malang melintang di bawah permukaan perairan nusantara," ujar Chappy.

"Sementara di udara, jangankan drone, penerbangan pesawat terbang tanpa ijin saja, kita masih kewalahan untuk dapat mengatasinya," tambah dia.

Lebih lanjut, Chappy juga mengapresiasi nelayan yang menemukan drone tersebut karena telah menjadi warga negara yang memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.

"Sekali lagi, sebagai negara yang berada dalam posisi menjadi perhatian dan kepentingan banyak negara lain, maka tanpa mendasari sikap kecurigaan yang berlebihan, maka faktor kewaspadaan sudah seharusnya menjadi pola berpikir standar pada ranah keamanan nasional," tandasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya