Dr. Asep Agus ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi bertema khilafah tahun 2017/Repro
DR Agus Asep Handaka Suryana terindikasi dekat dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan pernah memimpin DPD HTI Kota Bandung.
Ini alasan yang membuat dirinya dicopot dari posisi Wakil Dekan bidang Sumberdaya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran.
Padahal, baru dua hari lalu (Sabtu, 2/1) Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti, melantiknya bersama Dekan dan Wakil Dekan yang baru di halaman Rektorat Kampus Unpad Jatinangor.
Sekelompok alumni Unpad yang bergabung dalam kelompok Alumni Unpad Peduli Pancasila (AUPP) memprotes keras pelantikan Asep Agus itu.
“Di saat pemerintah telah melakukan tindakan tegas terhadap organisasi radikal dan anti Pancasila, ini sungguh sangat ironi dengan apa yang dilakukan Rektor Unpad. Malah mengangkat Kader HTI bahkan pernah menjadi Ketua HTI Kota Bandung untuk menjadi Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan,†tulis AUPP dalam petisi yang mereka sebarkan sejak pelantikan.
Menurut mereka, tindakan rektor tersebut telah di luar batas etika seorang pejabat tinggi di lingkungan pendidikan, yang seharusnya ikut mengawal dan melaksakan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat terhadap organisasi organisasi radikal yang anti Pancasila.
“Terlebih HTI yang sudah sangat terang terangan ingin menegakan khilafah, membubarkan NKRI dengan Pancasila,†sambung AUPP.
AUPP menuntut pembatalan pelantikan Asep Agus, dan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginvestigasi hal ini.
Selain itu, karena sudah menyangkut ideologi negara, Badan Intelijen Negara (BIN) pun diminta turun tangan untuk melakukan investigasi dan pemetaan pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan radikal anti Pancasila di lingkungan Unpad.
Penelusuran yang dilakukan redaksi Kantor Berita Politik RMOL menemukan jejak digital Asep ketika menghadiri sebuah diskusi bertema “Khilafah dan Wawasan Kebangsaan, Menjawab Syubhat, Menyingkap Tabir, dan Penjelasan yang Masih Samar†yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Bandung pada bulan April 2017 lalu di Masjid Al Hidayah, Cibeunying Kaler.
Dalam diskusi itu, Asep Agus antara lain mengatakan bahwa ketimpangan di Indonesia terjadi akibat sistem demokrasi yang diterapkan.
“Di Indonesia setiap bayi lahir menanggung hutang kurang lebih 13 Juta. Hal ini diperparah dengan 2 persen pendudukan Indonesia berpenghasilan setara dengan 80 persen penduduk Indonesia,†ujar Asep Agus.
Pagi ini Asep Agus telah dicopot dari posisi Wakil Dekan. Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti juga telah melantik penggantinya, Dr. Ir. Eddy Afrianto, M.Si. sebagai Wakil Dekan FPIK Unpad.
