Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Kesehatan

Jubir Vaksin Covid-19 Jawab Soal NIK Diduga Milik Jokowi Tak Terdaftar Vaksinasi

SENIN, 04 JANUARI 2021 | 03:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kepastian Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang akan disuntik vaksin Covid-19 dipertanyakan. Hal tersebut menyusul unggahan warganet yang menelusuri nomor induk kependudukan (NIK) presiden sebagai penerima vaksin Sinovac.

Adalah akun Twitter Muhammad Mustadi @mathdroid yang menunggah pada Jumat (1/1). Dalam unggahannya, ia menggunakan NIK diduga milik Jokowi yang ia dapat dari Google.

Ia tak bisa memastikan NIK tersebut benar milik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun dalam penelusurannya di pedulilindungi.id, tak ditemukan NIK tersebut sebagai penerima vaksin gelombang pertama.


Dalam lanjutan tulisannya, Muhammad Mustadi menjelaskan soal penelusurannya yang ramai direspons warganet.

"Hi all, ga perlu kaget/takut/bingung:

1. Gw gatau itu KTP asli atau nggak, hasil Google “Jokowi NIK”
2. Ada/nggaknya data dari API ini bukan penentu “dapet vaksin apa nggak”, ini cuma shortlist penerima vaksin gratis tahap ini aja.
3. Gak ada data yang bobol, literally cuma cek apakah pemilik NIK tertentu ada dalam daftar atau nggak.
4. Bruteforce cek NIK gak feasible juga saat ini; kita gak tahu berapa persen penerima vaksin tahap ini. 0.1%? 0.001%?
"

"Wahh false, mungkin beda kali ya tapi bukannya yg periode awal di nakesnya ya," balas akun @wasestohd.

Hal ini pun sudah direspons Jurubicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi. Dalam konferensi pers secara virtual, ia memastikan bahwa Presiden Jokowi akan menjadi penerima vaksin Sinovac.

"Sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden, beliau akan menjadi penerima vaksin Covid pertama. Tentunya kami akan menindaklanjuti dan memastikan hal ini," jelas Siti Nadia, Minggu (3/1).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya