Berita

Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Selain Perlu Belajar Politik, Jika Maju Pilpres Gibran Akan Ditolak Banyak Kelompok

SABTU, 02 JANUARI 2021 | 18:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Selain perlu belajar politik sebagai Walikota Solo, peluang Gibran maju pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan terganjal penolakan dari berbagai kelompok.

Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/1).

Menurut Andi, putra sulung Presiden Joko Widodo itu akan mendapatkan penolakan dari PDIP dan Partai-partailainnya.


Selain itu, penolakan pada Walikota Solo terpilih itu datang dari publik.

Saat Gibran akan maju Pilgub atau Pilpres, publik akan menganggap belum cukup umur dari sisi kepemimpinan.

"Gibran akan menghadapi resistensi yang sangat kuat, baik dari dalam PDI-P sendiri maupun dari partainya lain. Resistensi kedua datang dari publik, ini karena Gibran dianggap ‘belum cukup umur’ dari sisi kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan," demikian analisa Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/1).

Lebih lanjut, dalam analisa Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, kelompok Islam santri juga akan menolak ambisi Gibran dalam meraih kekuasaan yang lebih tinggi dari Walikota Solo.

Kata Andi, kelompok Islam secara ideologis akan menolak trah Jokowi yang dianggap kurang hijau.

Atas realitas politik itu, Andi menyarankan pada Gibran lebih memilih tampil sebagai Walikota yang baik, lebih banyak belajar politik kepemimpinan dan semaksimalam mungkin memanfaatkan amanahnya sebagao Walikota dengan membangun jaringan politik dengan semua elemen publik.

"Jika Gibran punya cita2 menjadi Presiden sebaiknya mulai saat ini harus tampil sebagai ‘anak’ yang baik, banyak belajar, membangun jaringan kepada semua elemen publik," pungkas Andi.

Banyak kalangan yang mengendus bahwa paska Gibran menjabat Walikota, ia juga berambisi berkontestasi di Pilpres 2024.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya