Berita

Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Selain Perlu Belajar Politik, Jika Maju Pilpres Gibran Akan Ditolak Banyak Kelompok

SABTU, 02 JANUARI 2021 | 18:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Selain perlu belajar politik sebagai Walikota Solo, peluang Gibran maju pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan terganjal penolakan dari berbagai kelompok.

Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/1).

Menurut Andi, putra sulung Presiden Joko Widodo itu akan mendapatkan penolakan dari PDIP dan Partai-partailainnya.


Selain itu, penolakan pada Walikota Solo terpilih itu datang dari publik.

Saat Gibran akan maju Pilgub atau Pilpres, publik akan menganggap belum cukup umur dari sisi kepemimpinan.

"Gibran akan menghadapi resistensi yang sangat kuat, baik dari dalam PDI-P sendiri maupun dari partainya lain. Resistensi kedua datang dari publik, ini karena Gibran dianggap ‘belum cukup umur’ dari sisi kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan," demikian analisa Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/1).

Lebih lanjut, dalam analisa Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, kelompok Islam santri juga akan menolak ambisi Gibran dalam meraih kekuasaan yang lebih tinggi dari Walikota Solo.

Kata Andi, kelompok Islam secara ideologis akan menolak trah Jokowi yang dianggap kurang hijau.

Atas realitas politik itu, Andi menyarankan pada Gibran lebih memilih tampil sebagai Walikota yang baik, lebih banyak belajar politik kepemimpinan dan semaksimalam mungkin memanfaatkan amanahnya sebagao Walikota dengan membangun jaringan politik dengan semua elemen publik.

"Jika Gibran punya cita2 menjadi Presiden sebaiknya mulai saat ini harus tampil sebagai ‘anak’ yang baik, banyak belajar, membangun jaringan kepada semua elemen publik," pungkas Andi.

Banyak kalangan yang mengendus bahwa paska Gibran menjabat Walikota, ia juga berambisi berkontestasi di Pilpres 2024.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya