Berita

Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Selain Perlu Belajar Politik, Jika Maju Pilpres Gibran Akan Ditolak Banyak Kelompok

SABTU, 02 JANUARI 2021 | 18:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Selain perlu belajar politik sebagai Walikota Solo, peluang Gibran maju pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan terganjal penolakan dari berbagai kelompok.

Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/1).

Menurut Andi, putra sulung Presiden Joko Widodo itu akan mendapatkan penolakan dari PDIP dan Partai-partailainnya.


Selain itu, penolakan pada Walikota Solo terpilih itu datang dari publik.

Saat Gibran akan maju Pilgub atau Pilpres, publik akan menganggap belum cukup umur dari sisi kepemimpinan.

"Gibran akan menghadapi resistensi yang sangat kuat, baik dari dalam PDI-P sendiri maupun dari partainya lain. Resistensi kedua datang dari publik, ini karena Gibran dianggap ‘belum cukup umur’ dari sisi kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan," demikian analisa Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/1).

Lebih lanjut, dalam analisa Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, kelompok Islam santri juga akan menolak ambisi Gibran dalam meraih kekuasaan yang lebih tinggi dari Walikota Solo.

Kata Andi, kelompok Islam secara ideologis akan menolak trah Jokowi yang dianggap kurang hijau.

Atas realitas politik itu, Andi menyarankan pada Gibran lebih memilih tampil sebagai Walikota yang baik, lebih banyak belajar politik kepemimpinan dan semaksimalam mungkin memanfaatkan amanahnya sebagao Walikota dengan membangun jaringan politik dengan semua elemen publik.

"Jika Gibran punya cita2 menjadi Presiden sebaiknya mulai saat ini harus tampil sebagai ‘anak’ yang baik, banyak belajar, membangun jaringan kepada semua elemen publik," pungkas Andi.

Banyak kalangan yang mengendus bahwa paska Gibran menjabat Walikota, ia juga berambisi berkontestasi di Pilpres 2024.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya