Berita

Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Selain Perlu Belajar Politik, Jika Maju Pilpres Gibran Akan Ditolak Banyak Kelompok

SABTU, 02 JANUARI 2021 | 18:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Selain perlu belajar politik sebagai Walikota Solo, peluang Gibran maju pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan terganjal penolakan dari berbagai kelompok.

Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/1).

Menurut Andi, putra sulung Presiden Joko Widodo itu akan mendapatkan penolakan dari PDIP dan Partai-partailainnya.


Selain itu, penolakan pada Walikota Solo terpilih itu datang dari publik.

Saat Gibran akan maju Pilgub atau Pilpres, publik akan menganggap belum cukup umur dari sisi kepemimpinan.

"Gibran akan menghadapi resistensi yang sangat kuat, baik dari dalam PDI-P sendiri maupun dari partainya lain. Resistensi kedua datang dari publik, ini karena Gibran dianggap ‘belum cukup umur’ dari sisi kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan," demikian analisa Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/1).

Lebih lanjut, dalam analisa Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, kelompok Islam santri juga akan menolak ambisi Gibran dalam meraih kekuasaan yang lebih tinggi dari Walikota Solo.

Kata Andi, kelompok Islam secara ideologis akan menolak trah Jokowi yang dianggap kurang hijau.

Atas realitas politik itu, Andi menyarankan pada Gibran lebih memilih tampil sebagai Walikota yang baik, lebih banyak belajar politik kepemimpinan dan semaksimalam mungkin memanfaatkan amanahnya sebagao Walikota dengan membangun jaringan politik dengan semua elemen publik.

"Jika Gibran punya cita2 menjadi Presiden sebaiknya mulai saat ini harus tampil sebagai ‘anak’ yang baik, banyak belajar, membangun jaringan kepada semua elemen publik," pungkas Andi.

Banyak kalangan yang mengendus bahwa paska Gibran menjabat Walikota, ia juga berambisi berkontestasi di Pilpres 2024.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya