Berita

Partai Gerindra/Net

Politik

Gabung Jokowi Dan Tersangkut Korupsi, Faktor Yang Membuat Elektabilitas Gerindra Anjlok

SABTU, 02 JANUARI 2021 | 18:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Elektabilitas Partai Gerindra melorot hingga anjlok di posisi keenam dalam survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI).

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan Gerindra ditinggal pemilihnya.

Pertama, Gerindra berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedua, kader utama partai Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan) terjerat kasus dugaan korupsi di KPK.


"Gerindra melorot karena gabung dengan pemerintah, korupsi, dan ditinggalkan oleh pendukungnya," ujar Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu saat dihubingi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/1).

Apalagi, lanjut Ujang, Gerindra belum berpengalaman misalnya dibandingkan dengan Partai Golkar. Golkar partai berpengalaman, banyak diterpa isu korupsi dan lain-lain tapo tetap bertahan di papan atas.

"Sedangkan Gerindra, belum berpengalaman di pemerintahan, sekali dihajar langsung melorot elektabilitasnya," demikian Ujang Komarudin.

Selain gabung Jokowi dan OTT KPK, publik juga menyoroti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tidak pernah muncul dalam permasalahan Habib Rizieq Shihab. Padahal, HRS dan pengikutnya mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Diduga, ini juga menjadi faktor elektabilitas Gerindra menurun.

Berikut elektabilitas parpol versi survei LKPI pada 20-27 Desember 2020:

PDI Perjuangan (17,8 persen)
Partai Golkar (15,2 persen)
Partai Demokrat (10,8 persen)
PKB (8,8 persen)
Partai Nasdem (8,1 persen)
PKS (6,9 persen)
Partai Gerindra (6,6 persen)
PSI (4,2 persen)
PAN (3,1 persen)
PPP (2,9 persen)
Partai Hanura (1,6 persen)
Parpol lain di bawah 0,5 persen.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya