Presiden Donald Trump/Net
Kongres AS telah membatalkan hak veto Presiden Donald Trump atas Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) senilai 740 miliar dolar AS. Ini pertama kali ini terjadi dalam masa kepresidenannya.
Laporan BBC pada Sabtu (2/1) menyebutkan bahwa senat yang dikontrol Republik mengadakan sesi luar biasa, di Hari Tahun Baru, untuk memperdebatkan langkah tersebut, yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Senat memberikan suara 81 hingga 13 untuk mencapai dua pertiga mayoritas yang diperlukan untuk mengesampingkan veto Trump atas NDAA itu.
Tagihan 740 miliar dolar AS akan mendanai kebijakan pertahanan untuk tahun yang akan datang.
Trump, yang meninggalkan jabatannya dalam beberapa minggu, keberatan dengan ketentuan tertentu dalam RUU tersebut.
Trump mengecam di Twitter, mengatakan, "Senat Republik baru saja melewatkan kesempatan untuk menghilangkan perlindungan untuk platform media sosial yang katanya memberikan kekuasaan tak terbatas kepada perusahaan Teknologi Besar. Menyedihkan!"
Trump juga mengecam anggota parlemen karena menolak seruannya untuk meningkatkan pembayaran bantuan Covid-19 menjadi 2.000 dolar AS, yang menurutnya, "Tidak adil, atau pintar!"
Anggota Kongres dari Partai Demokrat Nancy Pelosi mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa suara bipartisan di Senat dan DPR "menyampaikan teguran keras atas serangan sembrono Presiden Trump terhadap militer dan keamanan nasional Amerika."
Pelosi, Pemimpin Mayoritas DPR, mengatakan anggota parlemen AS mendesak Trump untuk mengakhiri sabotase putus asa dan berbahaya, sebelum pelantikan Biden akhir bulan ini.
"Hak veto Trump atas National Defense Authorization Act, atau NDAA akan merugikan kesehatan, keamanan finansial, dan keselamatan anggota layanan kami, keluarga mereka, veteran kami, serta sekutu dan mitra kami di seluruh dunia," kata Pelosi, seperti dikutip dari Arab News.
"Alih-alih menjaga keamanan orang Amerika, presiden terus menggunakan saat-saat terakhirnya di kantor untuk menabur kekacauan dan merusak keamanan kita," katanya.
RUU yang disahkan oleh Kongres membutuhkan tanda tangan presiden untuk menjadi undang-undang. Pada kesempatan yang jarang, seorang presiden dapat memilih untuk memveto - atau menolak - undang-undang karena beberapa ketidaksepakatan kebijakan.
Anggota parlemen dapat membatalkan veto presiden dan memberlakukan RUU menjadi undang-undang dengan mengumpulkan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres.
Trump menyebut undang-undang setebal 4.500 halaman itu, yang pembuatannya memakan waktu hampir setahun, sebagai 'hadiah untuk China dan Rusia'.
"Sayangnya, Undang-undang tersebut gagal memasukkan langkah-langkah keamanan nasional yang kritis, termasuk ketentuan yang gagal menghormati para veteran kami dan sejarah militer kami. Juga bertentangan dengan upaya pemerintah saya untuk menempatkan Amerika sebagai yang pertama dalam tindakan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri kami," kata Trump dalam sebuah pernyataan.
