Berita

Presiden Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Erdogan Kecam Pernyataan Mantan Menteri Yang Bilang Tidak Nyaman Lihat Hakim Perempuan Memakai Jilbab

SABTU, 02 JANUARI 2021 | 11:22 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengkritik oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), setelah seorang anggota parlemen dari partai tersebut mengatakan bahwa dia tidak nyaman melihat hakim mengenakan jilbab di pengadilan.

Anggota parlemen CHP yang juga mantan menteri kebudayaan, Fikri Saglar, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman melihat hakim perempuan mengenakan kerudung di pengadilan.

Menanggapi itu, Erdogan menyebut sikap Saglar tersebut tidak pantas dilakukan orang di masa modern seperti saat ini.


“Orang ini tidak hidup di zaman ini. Dia hidup di masa lalu. Sayangnya ini adalah refleksi pemahaman fasis CHP hari ini seperti di masa lalu," kata Erdogan kepada wartawan setelah salat Jumat di Istanbul, Seperti dikutip dari Hurriyet Daily News, Sabtu (2/1).

Juru bicara CHP sendiri telah mengklarifikasi bahwa pandangan Saglar tidak mewakili sikap resmi oposisi utama tentang masalah tersebut.

Bantahan juga disampaikan ketua Partai CHP, Kemal Kilicdaroglu, dengan mengatakan bahwa partainya tidak tertarik untuk mengurusi bagaimana wanita berpakaian dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja dan bahkan di pengadilan.

Sementara, Erdogan ingat bahwa mahasiswa muda tidak diberi hak untuk pendidikan hanya karena mereka mengenakan kerudung sampai partainya berkuasa di awal tahun 2000-an.

“Dari perspektif demokrasi dan kebebasan berkeyakinan, mencoba menilai orang dari pakaian mereka adalah tidak dapat dijelaskan. Pemahaman macam apa ini?" ungkapnya.

“Bercanda dengan kerudung itu tidak ada gunanya. Mereka akan melihat hakim, jaksa penuntut, polisi (memakai jilbab) di setiap institusi di negeri ini,” tambahnya.

"Apakah Anda melihat semua ini, Tuan Fikri? Kami akan lebih memperbaiki situasi, tetapi Anda tetap ketinggalan zaman," demikian Erdogan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya