Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Tahun 2020, Tahun Terburuk Dalam Enam Tahun Pemerintahan Jokowi

JUMAT, 01 JANUARI 2021 | 16:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tahun 2020 merupakan tahun paling buruk dari enam tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Begitu yang disampaikan oleh pakar politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira yang membeberkan beberapa hal yang mengapa tahun 2020 menjadi tahun paling buruk.

Satu faktor besar menjadi paling buruk selama memimpin Indonesia karena pandemi Covid-19. Meskipun, pandemi menjadi faktor penentu dan faktor pembeda dari tahun sebelumnya.

"Tapi di sisi lain manajemen terhadap pandemi ini menjadi bukti atau menjadi satu hal yang membuat kita semua tersadar bahwa manajemen krisis pemerintahan Jokowi ini tidak baik," ujar Geradi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/1).

Manajemen buruk tersebut seperti angka orang yang terpapar Covid-19 tidak pernah turun, soal fasilitas kesehatan yang buruk hingga persoalan imigrasi yang menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan Jokowi tidak baik dalam menangani Covid-19.

Selain soal Covid-19, kata Geradi, juga ada soal kebebasan berpendapat dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Saya pikir banyak pembungkaman di sini di 2020 ini banyak represif dari mulai kampus, kemudian juga aktivis, jadi banyak hal yang harus menjadi catatan bersama dan menjadi perhatian bersama untuk semuanya menjadi pengawas kita semua, masyarakat menjadi pengawas dalam pemerintahan Jokowi ini," terangnya.

Apalagi sambung Geradi, di detik-detik berakhirnya 2020 juga terlihat adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Bulan Desember ini terdapat sebuah dugaan pelanggaran HAM oleh Polisi yang sama sekali tidak bisa diterima untuk kita semua yang sama-sama dulunya juga mengutuk kebiadaban Polisi di Amerika," kata Geradi.

Seharusnya, masih kata Geradi, masyarakat semuanya juga harus mengutuk terhadap apa yang terjadi terhadap enam orang laskar pengawal Habib Rizieq Shihab yang hilang nyawanya karena diduga pelanggaran HAM.

"Kita terus mendorong supaya ini semua diperlihatkan dengan jelas dengan pengawasan semua pihak, semua masyarakat dan supaya hasilnya lebih terang benderang," pungkas Geradi.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Undip Pastikan Telusuri Dugaan Pelecehan Seksual Meski Belum Terima Laporan Korban

Jumat, 19 April 2024 | 14:03

FBI Tuding Hacker Tiongkok Siapkan Serangan Dahsyat untuk Hancurkan Amerika

Jumat, 19 April 2024 | 13:51

Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDIP, Ono Surono: Kalau Ada Instruksi, Maju

Jumat, 19 April 2024 | 13:44

Kebakaran Ruko di Mampang Diduga Akibat Ledakan Kompresor

Jumat, 19 April 2024 | 13:27

Din Syamsuddin Ajak Massa Aksi Dukung MK Tegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Jumat, 19 April 2024 | 13:24

Saint Kitts dan Nevis Konsisten Dukung Otonomi Sahara Maroko

Jumat, 19 April 2024 | 13:15

Hingga Jumat Siang Tak Kunjung Hadir di KPK, Gus Muhdlor Mangkir?

Jumat, 19 April 2024 | 13:10

Beda dengan Erick Thohir, Airlangga Minta BUMN Tidak Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel

Jumat, 19 April 2024 | 13:00

Lion Air Group: Dua Penyelundup Narkoba Karyawan Pihak Ketiga

Jumat, 19 April 2024 | 12:55

Dukung Optimalisasi Pengawasan Pemilu, PAN-RB Tambah Formasi ASN Bawaslu

Jumat, 19 April 2024 | 12:50

Selengkapnya