Formapas saat diskusi membahas wakil rakyat asal Maluku Utara/RMOL
Untuk menjawab berbagai masalah provinsi Malu Utara diperlukan berbagai pendekatan yang strategis dan rasional.
Demikian disampaikan Ketua Komite 1 DPD RI saat mewakili Ketua DPD LaNyalla Matalitti, di acara evaluasi kinerja DPD RI dan DPR RI Dapil Maluku Utara oleh Organisasi Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara se Jabodetabek Banten (Formapas) di Hotel Jambrut Jakarta, Senin (28/12).
“Permasalahan Maluku Utara luar biasa, untuk mengatasi masalah itu perlu kerja sama semua pihak, baik anggota DPR, DPD, pemerintah daetah maupun stake holders,†kata Fachrul Razi.
Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Anas RA memaparkan, dalam evaluasi kita perlu mengamati kinerja anggota DPR dan DPD. Menurut Anas, kinerja anggota dewan yang mewakili Maluku Utara belum terlalu membanggakan, hanya sedikit yang vokal.
“Ini mungkin dampak dari pemilihan anggota dewan, maupun kepsla daerah yang cenderung transaksional. Calon yang didukung dengan kekuasaan dan dana yang tampil sebagai pemenang,†ujar Anas.
Sedangkan menurut pakar hukum tata negara Abdul Aziz Hakim, bicara Maluku Utara adalah catatan buruk bagi anggota DPR dan DPD RI.
"Mereka hampir tidak terlihat kualitas kinerjanya, hal tersebut membuat kita bertanya tanya kepada sejumlah anggota DPR dan DPD asal Maluku Utara," demikian kata Abdul Aziz.
Sedangkan Suyatno Kahar, Dosen FISIP UMMU Ternate menyatakan bahwa kinerja anggota DPR dan DPD RI asal Maluku Utara sangat minim dan bahkan tidak terlihat.
"Yang terlihat hanya muncul saat ucapan selamat hari - hari besar di baliho - baliho. Kata Yatno.
Muliansyah Abdurrahman juga mengingatkan kepada senator dan DPR RI asal Maluku Utara harus cepat tanggap persoalan di Maluku Utara, sebagaimana di lakukaan oleh Ketua DPD RI LaNyalla.
Tujuannya supaya rakyat Malut juga tahu siapa wakil rakyatnya di pusat," pungkas Muliansyah.
Dalam acara yang digelar daring dan luring itu dihadiri sejumlah narasumber yakni Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi. Sebagai pembicara; Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Anas RA. Dosen FISIP UMMU Ternate, Suyatno Kahar.
Pakar Hukum Tata Negara UMMU Ternate, Abdul Azis Hakim, Kadin Indonesia Muliansyah Abdurahman, Ketua Formapas, Jaidi A. Gani, dan Guntur Abd Rahman sebagai Moderator.
