Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net
Kekhawatiran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang perekonomian Indonesia yang jeblok akibat Covid-19 dan diperparah dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah mengalami defisit sebelumnya, tengah menjadi perbincangan publik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai pernyataan mantan pendamping Presiden Jokowi itu tidak boleh dianggap angin lalu.
Seharusnya, Jokowi menjadikan pernyataan JK sebagai bahan referensi dan evaluasi di sektor ekonomi.
"Sebagai tokoh yang pernah memimpin negara ini, dan sekarang di luar pemerintah, pernyataan JK layak dijadikan referensi," ujar Dedi Kurnia Syah kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (28/12).
Menurut Dedi, kekhawatiran JK harus dijadikan pintu masuk bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memikirkan formasi baru kementerian di bidang ekonomi. Hal ini guna melakukan perbaikan pada sektor keuangan dan ekonomi.
Secara khusus pengamat politik dari Universitas Telkom ini meminta agar menteri yang telah berada di kabinet sejak periode pertama dan tidak juga signifikan menggairahkan ekonomi negara layak diganti. Apalagi jika keberadaan menteri tersebut hanya menambah utang Indonesia menjadi kian membengkak.
Salah satu orang lama di kementerian bidang ekonomi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun demikian, Dedi menilai perombakan harus dilakukan secara keseluruhan pada mereka yang gagal sejak periode pertama Jokowi.
“Tidak saja Menkeu Sri Mulyani, tetapi secara keseluruhan,†tegasnya.
Jusuf Kalla sebelumnya menyebut akar persoalan bangsa Indonesia saat ini adalah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.
Menyoal sebab dan akibat, jebloknya ekonomi Indonesia saat ini tak bisa dilepaskan dengan Covid-19. Hal itu, kata JK, diperparah dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah mengalami defisit sebelumnya.
"Defisit APBN kita lebih dari 1.000 triliun. Saya kira ini menjadi sejarah ekonomi kita, inilah yang tertinggi," tuturnya.
Bila hal ini tak segera dibenahi pemerintah, maka bukan tidak mungkin ekonomi semakin terperosok lebih dalam dan akan memunculkan masalah-masalah baru.
"Masalah berikutnya nanti bisa-bisa 30 hingga 40 persen daripada anggaran kita tahun berikutnya hanya untuk membayar bunga dan mencicil utang, itu yang akan kita hadapi," tandasnya.
