Trump Akhirnya Teken RUU Bantuan Covid-19 Dan Paket Stimulus, Nilainya Lebih Dari 2,3 Triliun Dolar

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani undang-undang bantuan Covid-19 dan pendanaan lainnya. Penadatanganan itu melegakan semua orang setelah mengalami penundaan hampir satu minggu di bawah tekanan dari semua sisi.

Bantuan senilai 2,3 triliun dolar AS, di mana yang 900 miliar dolar-nya dialokasikan untuk bantuan virus corona dan sisanya untuk pengeluaran pemerintah hingga September mendatang, ditandatangani pada Minggu (27/12) waktu setempat, menurut laporan Gedung Putih.

Bantuan itu akan memperluas manfaat bagi jutaan orang Amerika yang berjuang menghadapi pandemi. Namun, sebelumnya, Trump menyebut RUU itu adalah "aib" setelah disahkan di DPR dan Senat, yang membatasi negosiasi berbulan-bulan di mana Trump tidak banyak terlibat.

RUU itu diterbangkan dari Washington ke klub Mar-a-Lago di Florida agar tersedia jika Trump memutuskan untuk menandatanganinya menjadi undang-undang, seperti dikutip dari Euro News, Senin (28/12).

Trump telah mengkritik undang-undang tersebut. Bahkan, pada hari Sabtu Trump mengindikasikan keberatannya terhadap undang-undang itu.

Tanpa tanda tangan Trump atau pengesahan, penutupan sebagian pemerintah akan dimulai tak lama setelah tengah malam.  Peningkatan tunjangan pengangguran dan perlindungan penggusuran telah berakhir pada Minggu pagi.  

Trump, yang akan meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari setelah kalah dalam pilpres November lalu, akhirnya mundur dari ancamannya untuk memblokir RUU tersebut. Ia meneken RUU yang telah disetujui oleh Kongres pekan lalu, setelah mendapat tekanan kuat dari anggota parlemen di kedua belah pihak.

Trump tidak menjelaskan mengapa dia baru memutuskan untuk menandatangani RUU tersebut sekarang. Namun, beberapa jam sebelumnya, dia mencuit di akun Twitter-nya akan ada "kabar baik".

"Kabar baik tentang COVID Relief Bill. Ikuti informasi!," cuit Trump pada Minggu malam sebelumnya, tetapi dia tidak memberikan penjelasan.

Paket tersebut juga mencakup pendanaan darurat sebesar 1,4 triliun dolar AS atau sekitar Rp 19.740 triliun untuk lembaga federal AS.