Penolakan Abdul Mu'ti, Pengamat: Muhamadiyah Layak Jadi Menteri Bukan Wamen

Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menilai, penolakan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) lantaran Muhammadiyah merasa posisi yang pas adalah Menteri.

"Muhammadiyah layak jadi menteri bukan wakil menteri," kata Heri Budianto kepada wartawan, Jumat (25/12).

Akademisi dari Universitas Mercu Buana ini berpendapat, sikap Abdul Mu'ti yang menolak jabatan itu sangatlah tepat. Pasalnya, sambung pria yang akrab disapa Herbud ini melihat posisi Wamen hanyalah sebagai pembantu tugas Menteri sehingga perannya dinilai kurang strategis apalagi untuk tokoh sekelas Muhammadiyah.

"Penolakan Abdul Mu'ti tepat, sebab, sebagai wakil menteri tugasnya membantu menteri. Kurang strategis menurut saya," ujarnya.

Adapun hal lain di balik penolakan itu, Heri melihat adanya perbedaan sikap dari strategi dan program pendidikan yang dijalankan oleh Mendikbud Nadiem Makarim.

Seperti Program Organisasi Penggerak (POP) yang tidak sejalan dengan Muhammadiyah beberapa waktu lalu, di mana Muhammadiyah membatalkan untuk tidak bergabung.

"Saya lebih melihat ini penolakan pada posisi itu (alasan-alasan di atas)," pungkasnya.