Berita

Hersubeno Arief/Repro

Hersu Corner

Silakan Tangkap Anak Pak Lurah?

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 22:07 WIB | OLEH: HERSUBENO ARIEF

DI media sosial saat ini tengah berlangsung pertempuran seru. Perang kata (TwitWar), perang tagar antara penentang dan pendukung Presiden Jokowi.

Di Twitter sejak kemarin sudah bergema tagar #TangkapAnakPakLurah.  

Tagar itu wora wiri di lini masa, menjadi trending topic. Paling banyak cuit, di-mention, dan diretweet.


#TangkapAnakPakLurah dipicu laporan utama majalah Tempo pekan ini. Judulnya: Korupsi Bansos Kubu Banteng.

Dalam artikel Tempo disebutkan, jatah pembuatan goodie bag alias kantong kemasan untuk paket Bansos milik “Anak Pak Lurah.”

Frasa Anak Pak Lurah ini mengacu pada Gibran, putra Jokowi yang baru saja memenangkan Pilkada Solo.

Perusahaan tekstil raksasa PT Sritex mendapat jatah pembuatan 1,9 juta kantong kemasan, berkat rekomendasi “Anak Pak Lurah.”

PDF, screenshot majalah Tempo menyebar dengan cepat di media sosial. Media-media online juga ikut rame-rame memberitakannya.

Gabungan pemberitaan Tempo, pemberitaan media online yang massif dan tagar #TangkapAnakPakLurah ini, rupanya membuat gerah kubu pendukung Presiden Jokowi.

Sejak Senin pagi (21/12) tagar #TempoMediaASU mulai bergema. Masuk dalam trending topic Indonesia, namun belum bisa mengalahkan #TangkapAnakPakLurah.

Riuh rendahnya pemberitaan dan tagar Anak Pak Lurah ini juga membuat Gibran gerah. Dia menantang agar KPK segera menangkapnya. "Silakan tangkap kalau ada bukti," tantangnya.

Melihat pilihan kosa kata ASX, kita sesungguhnya sudah bisa menduga siapa yang bermain di belakang tagar ini.

Kosa kata itu khas gaya Jawa Tengahan, khususnya Kota Solo. Kata itu adalah sebuah makian. Menunjukkan betapa kesal dan marahnya mereka kepada majalah Tempo.

Masih ingat saat rame-rame jelang Pilpres 2019 lalu?

Bupati Boyolali Seno Samudro memaki Capres Prabowo ASX.

Gara-garanya, hanya karena Prabowo mengucapkan guyonan “Tampang Boyolali.”

Sebuah makian yang sangat tidak pantas terhadap seorang capres. Apalagi sekarang malah jadi Menhan.

Mosok seorang Menhan, pembantu Jokowi dimaki ASX.

Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mencoba menetralisir.

Menurut Bambang, makian —pisuhan dalam bahasa Jawa— itu merupakan kultur anak-anak wilayah Surakarta. Itu menunjukkan sikap yang egaliter.

Anak milenial di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jawa Timuran, apalagi luar Jawa, tidak akan menggunakan kosa kata itu.

Di Bandung ada padanannya dengan obyek yang sama. Yakni Anjixx.
 
Wajar bila mereka sangat marah dan kesal. Tempo Group dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menelanjangi Juliari dan PDIP, tapi juga menyerang “Anak Pak Lurah.”

Sebelumnya, Tempo juga memaparkan data dan fakta yang berbeda seputar tewasnya 6 orang laskar FPI di KM 50.

Siapa yang bermain?

Siapa yang bermain di belakang #TangkapAnakPakLurah dan siapa di belakang #TempoMediaAsu, petanya akan jelas setelah nanti big data-nya dibaca.

Satu hal yang jelas, menjadi media yang merdeka dan independen di negeri ini makin berat.

Kalau cuma sekadar di-bully dan dimaki dengan #MediaASU siy kadarnya biasa.

Situs tempo.co beberapa waktu lalu sempat diretas. Tampilan wajah situsnya diubah (deface).

Beberapa channel YouTube yang dianggap kritis dan berada dalam kubu oposisi, diblokir dan tidak bisa ditonton di Indonesia.

Channel Front TV milik FPI menghilang dari beranda YouTube. Hanya bisa disaksikan menggunakan VPN atau dari luar negeri.
 
Channel milik saya Hersubeno Point juga diblokir. Untungnya mereka yang sudah subscribe, masih tetap bisa menyaksikan dan mendapat notifikasi. Tak perlu menggunakan VPN.

Tanda-tanda kematian demokrasi di Indonesia ada di ambang mata.

Orang sudah semakin takut menyatakan pendapat. Urusannya panjang dan bisa berakhir di bui.

Kebebasan menyuarakan pendapat sesungguhnya dijamin konstitusi.  

Media yang independen, bukan mengabdi pada kekuasaan, merupakan indikator sehatnya demokrasi sebuah negara.

Media juga disebut sebagai pilar keempat demokrasi.

Pendiri Harian Kompas PK Ojong pernah mewanti-wanti.

Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tetapi mengkritik orang yang sedang berkuasa!

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Kejagung Sita Dokumen hingga BBE Usai Geledah Kantor Ombudsman

Selasa, 10 Maret 2026 | 16:06

Menkop Dorong Penerima Bansos Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 10 Maret 2026 | 16:04

PB PMII Tolak Pelantikan DPD KNPI Sulawesi Selatan

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:54

Rupiah Melemah ke Rp17 Ribu, Pemerintah Minta Publik Tak Khawatir

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:44

Dua Mantan Ketua MK Diundang DPR Bahas Isu Revisi UU Pemilu

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:39

Sahroni Dukung Pesan Prabowo agar Rakyat Tidak Kaget

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:32

Japto Soerjosoemarno Tuding Wartawan Tukang Goreng Berita

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:17

Sahroni Auto Debet Gaji ke Kitabisa hingga Akhir Masa Jabatan

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:11

Retreat Kepala Daerah Dipertanyakan Usai Maraknya OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:09

Arogansi Trump Ancam Tatanan Dunia yang Adil

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:01

Selengkapnya