Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Dunia

Media Israel: Indonesia Tidak Akan Mengikuti Tren Normalisasi Sampai Palestina Mendapat Pengakuan Penuh

JUMAT, 18 DESEMBER 2020 | 10:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Indonesia Joko Widodo meyakinkan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bahwa Jakarta tidak akan mengikuti tren normalisasi dengan Israel, seperti yang dilakukan negara-negara Arab dan Muslim, sampai Palestina memperoleh pengakuan penuh.

"Terlepas dari perubahan cepat di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun untuk normalisasi dengan Israel sampai perdamaian permanen dan komprehensif tercapai antara Palestina dan Israel," kata Jokowi kepada Abbas melalui panggilan telepon, menurut laporan yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa, seperti dikutip dari Times Of Israel, Jumat (18/12).

Media itu menulis, bahwa Jokowi mengungkapkan dukungannya pada perjuangan Palestina, serta penolakannya terhadap perjanjian normalisasi Israel-UEA, Israel-Bahrain, Israel-Sudan, dan baru-baru ini Israel-Maroko. Jokowi memegang komitmennya pada solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.


Atas dukungan tersebut, Abbas berterima kasih dan memberi tahu Jokowi tentang perkembangan terbaru terkait upaya Ramallah untuk mencapai status kenegaraan, menurut laporan yang dirilis Wafa.

Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tidak pernah memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel dan telah lama menjadi pendukung aspirasi Palestina untuk menjadi negara bagian.

Para pejabat Israel di masa lalu berbicara tentang hubungan klandestin dan menyerukan pembentukan hubungan formal, tetapi telah ditolak oleh pemerintah Indonesia.

Sebelumnya dalam sebuah laporan yang dirilis Channel 13 mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara Asia yang memiliki keinginan untuk melakukan normalisasi dengan Israel.

Panggilan pada hari Kamis merupakan upaya nyata untuk menghilangkan laporan semacam itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya