Ridwan Kamil Bisa Dianggap Tidak Siap Dengan Beban Kerja Gubernur

Penguatan kordinasi seharusnya dilakukan oleh para pejabat negara, baik di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga tercipta kondisi baik untuk masyarakat. Para pejabat, tidak seharusnya saling menyalahkan atas suatu kasus.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah (DKS) menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) yang meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut bertanggung jawab atas kasus kerumunan.

Menurut Dedi, RK seharusnya lebih fokus pada evaluasi penanganan pandemi di Jawa Barat ketimbang harus menyentil orang pusat.

"RK jauh lebih baik jika mengevaluasi penanganan pandemi di Jabar, juga memguatkan koordinasi antar pihak yang terlibat, tentu itu yang seharusnya ia lakukan juga nyatakan," ujar DKS kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/12).

Dedi mengingatkan bahwa pernyataan yang disampaikan RK bisa berimbas kepada citra dan reputasi RK sendiri sebagai Gubernur Jabar.

"Ia (RK) bisa dianggap tidak siap dengan beban kerja gubernur. Sementara citra politiknya, dia bisa saja ditinggalkan loyalis MMD (Mahfud MD) yang juga memiliki basis," pungkas Dedi.