Berita

Pemimpin oposisi Belarusia Svetlana Tikhanovskaya/Net

Dunia

Dapat Penghargaan Hak Asasi Dari Uni Eropa, Pemimpin Oposisi Belarusia Makin Pede: Kami Pasti Akan Menang!

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 07:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemimpin oposisi Belarusia Svetlana Tikhanovskaya terlihat semakin percaya diri bahwa dia bisa mengantarkan kemenangan gerakan yang dibelanya untuk menggulingkan rezim Alexandr Lukashenko. Terutama setelah ia menerima penghargaan hak asasi tertinggi Uni Eropa pada Rabu (16/12).

Dalam pidatonya dia bersumpah, meskipun ada tindakan keras oleh otoritas Minsk, gerakan protes terhadap Lukashenko pasti akan menang.

“Kami pasti akan menang, dan kami akan menang!” kata mantan calon presiden yang diasingkan itu di Brussel, saat menerima Penghargaan Sakharov atas nama gerakan oposisi, seperti dikutip dari AFP, Rabu (16/12).


“Saya hanya punya satu keinginan tahun ini. Saya ingin setiap orang Belarusia yang sekarang dipenjara atau dipaksa hidup di pengasingan untuk pulang,” kata Tikhanovskaya, yang saat ini berbasis di Lithuania, kepada Parlemen Eropa.

Tikhanovskaya juga kembali menuntut tanggapan yang lebih keras dari Eropa terhadap rezim Lukashenko. Menurutnya, orang kuat di Belarusia itu dibiarkan tetap berkuasa lebih dari seperempat abad.  

“Kami menyerukan Eropa untuk lebih berani dalam keputusan mereka dan mendukung rakyat Belarus sekarang, bukan besok dan lusa. Tindakanlah yang penting!” ujarnya.

Belarusia telah dicengkeram oleh empat bulan demonstrasi anti-pemerintah pasca Lukashenko menang telak atas lawannya Tikhanovskaya yang menuding bahwa dia telah dicurangi.

Demo yang berkepanjangan dan merusak fasilitas itu, terpaksa diamankan pasukan Belarusia. Aparat  melakukan tindakan yang lebih tegas lagi dengan menangkap pelaku kerusuhan. Sejak itu beberapa oposisi melarikan diri pengasingan, termasuk Tikhanovskaya.

Sementara, Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap lebih dari 50 pejabat, termasuk Lukashenko dan putranya, dan duta besar Eropa di Brussels pada Rabu (16/12) sepakat untuk menambahkan nama lebih banyak ke daftar hitam mereka.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya