Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Politisi Senior Turki: Sanksi AS Adalah Sebuah Skandal Tidak Sopan Dan Kotor

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 07:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Partai Gerakan Nasionalis Turki (MHP) Devlet Bahceli angkat bicara terkait sanksi yang dijatuhkan Washington pada Ankara.

Politisi senior Turki itu menyebut sanksi AS sebagai sebuah skandal, tidak sopan, dan kasar.

"Turki tidak membutuhkan persetujuan dari AS untuk membeli senjata," kata Bahceli, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (16/12).


Awal pekan ini AS memberlakukan sanksi terhadap Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Sanksi tersebut, yang berada di bawah Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), menargetkan Presidensi Industri Pertahanan (SSB), termasuk Kepala SSB Ismail Demir dan tiga pejabat lainnya.

Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya juga mengecam sanksi tersebut dalam pernyataan tertulis.

"Kami mengutuk dan menolak keputusan untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Turki seperti yang diumumkan hari ini oleh AS dalam konteks akuisisi Turki atas sistem pertahanan udara S-400," kata kementerian itu, seperti dikutip dari Turkish Minute.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan sanksi AS atas pembelian pertahanan Rusia oleh Ankara telah mengguncang semua nilai dalam aliansi. Ia lalu menyerukan kerja sama baru antara sekutu NATO.

“Keputusan sanksi ini telah mengguncang semua nilai dalam aliansi negara kita,” kata Akar. “Kembali ke kerja sama dan solidaritas dengan Amerika Serikat akan memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan keamanan regional dan global.”

Wakil ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki juga meminta AS untuk "segera" mempertimbangkan kembali keputusan sanksi, menambahkan bahwa langkah tersebut tidak akan menghalangi tujuan industri pertahanan negara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya