Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Politisi Senior Turki: Sanksi AS Adalah Sebuah Skandal Tidak Sopan Dan Kotor

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 07:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Partai Gerakan Nasionalis Turki (MHP) Devlet Bahceli angkat bicara terkait sanksi yang dijatuhkan Washington pada Ankara.

Politisi senior Turki itu menyebut sanksi AS sebagai sebuah skandal, tidak sopan, dan kasar.

"Turki tidak membutuhkan persetujuan dari AS untuk membeli senjata," kata Bahceli, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (16/12).


Awal pekan ini AS memberlakukan sanksi terhadap Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Sanksi tersebut, yang berada di bawah Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), menargetkan Presidensi Industri Pertahanan (SSB), termasuk Kepala SSB Ismail Demir dan tiga pejabat lainnya.

Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya juga mengecam sanksi tersebut dalam pernyataan tertulis.

"Kami mengutuk dan menolak keputusan untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Turki seperti yang diumumkan hari ini oleh AS dalam konteks akuisisi Turki atas sistem pertahanan udara S-400," kata kementerian itu, seperti dikutip dari Turkish Minute.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan sanksi AS atas pembelian pertahanan Rusia oleh Ankara telah mengguncang semua nilai dalam aliansi. Ia lalu menyerukan kerja sama baru antara sekutu NATO.

“Keputusan sanksi ini telah mengguncang semua nilai dalam aliansi negara kita,” kata Akar. “Kembali ke kerja sama dan solidaritas dengan Amerika Serikat akan memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan keamanan regional dan global.”

Wakil ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki juga meminta AS untuk "segera" mempertimbangkan kembali keputusan sanksi, menambahkan bahwa langkah tersebut tidak akan menghalangi tujuan industri pertahanan negara.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya