Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Politisi Senior Turki: Sanksi AS Adalah Sebuah Skandal Tidak Sopan Dan Kotor

KAMIS, 17 DESEMBER 2020 | 07:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Partai Gerakan Nasionalis Turki (MHP) Devlet Bahceli angkat bicara terkait sanksi yang dijatuhkan Washington pada Ankara.

Politisi senior Turki itu menyebut sanksi AS sebagai sebuah skandal, tidak sopan, dan kasar.

"Turki tidak membutuhkan persetujuan dari AS untuk membeli senjata," kata Bahceli, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (16/12).


Awal pekan ini AS memberlakukan sanksi terhadap Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Sanksi tersebut, yang berada di bawah Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), menargetkan Presidensi Industri Pertahanan (SSB), termasuk Kepala SSB Ismail Demir dan tiga pejabat lainnya.

Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya juga mengecam sanksi tersebut dalam pernyataan tertulis.

"Kami mengutuk dan menolak keputusan untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Turki seperti yang diumumkan hari ini oleh AS dalam konteks akuisisi Turki atas sistem pertahanan udara S-400," kata kementerian itu, seperti dikutip dari Turkish Minute.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan sanksi AS atas pembelian pertahanan Rusia oleh Ankara telah mengguncang semua nilai dalam aliansi. Ia lalu menyerukan kerja sama baru antara sekutu NATO.

“Keputusan sanksi ini telah mengguncang semua nilai dalam aliansi negara kita,” kata Akar. “Kembali ke kerja sama dan solidaritas dengan Amerika Serikat akan memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan keamanan regional dan global.”

Wakil ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki juga meminta AS untuk "segera" mempertimbangkan kembali keputusan sanksi, menambahkan bahwa langkah tersebut tidak akan menghalangi tujuan industri pertahanan negara.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya