Peringatan ProDEM: Ekonomi 2021 Mengkhawatirkan, Rakyat Harus Tahan Emosi

Sebuah peringatan disampaikan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) kepada pemerintah. Peringatan ini berkaitan dengan prediksi kehidupan bangsa yang akan terjadi di tahun depan, 2021.

Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule menolak optimisme dari pemerintah bahwa ekonomi di tahun 2021 akan tumbuh kembali ke angka 5 persen.

Dalam pandangan Iwan Sumule, yang didasarkan pada pemaparan begawan ekonomi DR. Rizal Ramli pada acara ILC episode "perpisahan", yang terjadi pada kondisi ekonomi 2021 justru sebaliknya. Di semester awal tahun depan, ekonomi akan masuk dalam tahap mengkhawatirkan.

“Peringatan kepada Presiden Joko Widodo. Semester pertama 2021, kondisi ekonomi negara diprediksi akan semakin mengkhawatirkan dan rakyat akan semakin susah,” ujarnya kepada redaksi, Rabu (16/12).

Atas alasan itu, ProDEM memberi imbauan kepada rakyat untuk bisa arief dalam melihat kondisi bangsa di tahun depan. Rakyat harus bisa menahan emosi agar tidak timbul kekacauan dan membuat krisis makin berkepanjangan.

“Imbauan kepada rakyat, semester pertama 2021, tahan emosi, jangan marah, dan kacau,” kata Iwan Sumule.

“Kita (memang) butuh kepemimpinan baru,” tutupnya.

Rizal Ramli saat berbicara di ILC mengatakan bahwa ekonomi Indonesia pada semester I tahun 2021 dikhawatirkan tak akan mengalami pertumbuhan sesuai harapan. Ini karena pemerintah tidak fokus pada  kebijakan yang diambil.

"Saya khawatir semester I tahun depan kita mengalami cashflow problem, kesulitan cashflow. Kenapa? Karena tetap, (pemerintah) tidak mau fokus," ujar RR.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi fokus pemerintah agar pertumbuhan ekonomi berjalan positif di awal tahun 2021 mendatang. Pertama fokus menangani corona secara medis. Kedua, memastikan rakyat mendapat makan jika ada lockdown selama 4 bulan.

“Ketiga, naikin produksi pangan, karena produksi pangan itu rakyat di desa risiko Covid-nya lebih kecil," papar mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri ini.

Namun yang terjadi, hingga kini belum ada perubahan kebijakan dari segi anggaran.

"Dari segi anggaran enggak berubah, (pemerintah) tetap mau bikin ini, mau bikin proyek ini, proyek ini," kritiknya.

"Birokrasi ini memang paling gampang nyari uang dari proyek infrastruktur. Di situlah kick back-nya. Jadi tetap dipaksakan walaupun kita enggak punya uang," tandas Rizal Ramli.