Berita

Aksi unjuk rasa di Pakistan pada Minggu, 13 Desember 2020/Net

Dunia

Aliansi Partai Oposisi Pakistan Kerahkan Puluhan Ribu Massa Untuk Tuntut Pengunduran Diri PM Imran Khan

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 09:39 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Aliansi partai oposisi di Pakistan mengerahkan puluhan ribu orang untuk melakukan aksi unjuk rasa anti-pemerintah, mendesak agar Perdana Menteri Imran Khan mengundurkan diri.

Gerakan Demokratik Pakistan (PDM) yang berisi 11 partai oposisi  menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menggulingkan Khan dan menekan militer agar berhenti mencampuri urusan politik.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di ibukota Islamabad pada Minggu (13/12) dan akan kembali berlangsung pada bulan depan, seperti dilaporkan Reuters.


"Waktu untuk berdialog telah berakhir. Akan ada unjuk rasa sekarang," kata pemimpin oposisi sekaligus putra mendiang mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto, Bilawal Bhutto Zardari.

PDM yang didirikan pada September telah mengadakan enam unjuk rasa besar-besaran. Saat ini mereka menuntut agar pemerintah mengadakan pemilu baru, mengingat pemilu selanjutnya dijadwalkan pada 2023.

Tekanan terhadap Khan muncul ketika Pakistan dilanda inflasi tinggi dan kontraksi ekonnomi.

Mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif yang telah divonis pada 2018 atas tuduhan korupsi pun ikut dalam aksi unjuk rasa. Ia memberikan pidatonya melalui tautan video dari London.

"Siapa lagi yang bisa kita salahkan? Jangan gunakan institusi militer untuk tujuan politik Anda," kata Sharif.

Khan yang dilantik sebagai perdana menteri setelah memenangkan pemilu 2018. Ia dianggap sebagai tangan kanan militer dan menuding aksi protes dilakukan agar para oposisi terhindar dari kasus korupsi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya