Berita

Bendera Maroko/Net

Dunia

Kelompok Islam Pro-Pemerintah Maroko Kecam Normalisasi Dengan Israel

MINGGU, 13 DESEMBER 2020 | 10:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kelompok Islam Maroko, Gerakan Persatuan dan Reformasi (MUR) menolak normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Rabat dengan Israel.

MUR yang merupakan bagian dari Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD), dalam pernyataannya pada Sabtu (12/12) menyatakan normalisasi dengan Israel adalah langkah tercela. Mereka juga mengecam semua upaya normalisasi yang dilakukan oleh Israel.

Cukup berbeda dengan MUR, PJD sendiri sebagai koalisi pemerintah lebih mendukung tindakan Raja Mohammed VI untuk melakukan normalisasi dengan tetap menegaskan kembali posisinya yang mendukung perjuangan bangsa Palestina.


Walau begitu, dimuat Reuters, butuh waktu sekitar dua hari bagi partai Islam itu untuk menyatakan sikapnya, tidak seperti partai koalisi pemerintah lain.

Mengutip seorang sumber, muncul ketidaksepakatan di antara pimpinan senior partai yang membuat akhirnya PJD lambat menyatakan sikap.

Hingga akhirnya, PJD menyatakan dukungannya atas kesepakatan yang membuat AS mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat itu.

"Amerika Serikat membuat proklamasi penting yang menekankan kedaulatan Maroko atas provinsi selatannya dan membuka cakrawala baru untuk memperkuat posisi Maroko di lingkaran internasional. Itu juga semakin mengisolasi musuh dari integritas teritorial kami," kata PJD.

Selain MUR, salah satu kelompok oposisi terbesar di Maroko, Adl Wal Ihssane mengatakan normalisasi dengan Israel adalah tusukan dari belakang ke perjuangan Palestina.

Normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Kamis (10/12). Dengan begitu, Maroko menjadi negara keempat yang melakukan normalisasi Israel dalam empat bulan terakhir, setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya