Berita

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima/Net

Politik

Pimpinan Komisi IV Ingatkan Pemerintah Waspadai Potensi Lonjakan Impor Pasca Pandemi

KAMIS, 10 DESEMBER 2020 | 22:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Indonesia diperingatkan untuk hati-hati mengawasi potensi lonjakan barang impor pasca pandemi Covid-19.

Pasalnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Aria Bima mengatakan, kondisi saat ini yang dihadapi pemerintah adalah banyaknya barang ekspor Indonesia yang tertahan akibat pandemi Covid-19.

“Hati-hati nih ada barang yang dipending untuk diekspor dan ada yang barang kalau kita enggak pinter-pinter akan bludak masuk ke kita,” ujar Aria dalam acara diskusi virtual "Tanya Jawab Cak Ulung: Pertanian, Masa Depan Pemulihan Ekonomi" yang digagas Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/12).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Komisi VI kerap kali menekan Kementerian BUMN untuk terus menerus memberikan ruang kepada pengembangan produksi barang lokal dan memperkecil impor.

Pasalnya, dikatakan Aria, dia mendapatkan data bahwa belanja BUMN dalam setahun hampir Rp 800 triliun.

“APBN saja itu Rp 2.300 triliun, yang belanja infrastruktur itu sekitar Rp 600-700 triliun, BUMN Rp 800 triliun sendiri. Kalau kita tidak tekan impornya akan mempengaruhi PDB kita, pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.

Soal target PDB pemerintah di angka 4-5 persen, Aria mengaku tidak mau skeptis dan pesimis Indonesia mampu melampaui itu. Hanya saja, kata dia, target itu akan tercapai dengan syarat bisa mengendalikan pandemi Covid-19.

“Tapi kita sangat berharap faktor pandemi ini untuk virus dan penularannya selesai, sehingga bulan Maret itu akan mulai ada recovery ekonomi yang efektif," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya