Pilkada Rawan Jadi Klaster Covid-19, Pimpinan DPR: Hormati KPU, Jangan Kerahkan Massa

Kekhawatiran publik terhadap perhelatan Pilkada Serentak 2020 menjadi klaster baru pandemi Covid-19 harus benar-benar diperhatikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, termasuk Gugus Tugas Covid-19 di daerah.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengingatkan kepada Gugus Tugas Covid-19 agar tidak lengah dalam mengantisipasi menyebarnya pandemi Covid-19 klaster Pilkada.

“Tentu saya berharap kesadaran protokol kesehatan ini telah dijalankan secara menyeluruh sehingga tidak memunculkan kluster baru. Untuk ini, Gugus Tugas harus aktif melakukan pemantauan dan contact-tracing. Jangan lengah!” ujar Azis kepada wartawan, Rabu (9/12).

Politisi Partai Golkar ini pun meminta agar masyarakat bersabar sambil menunggu hasil resmi KPU sehingga tidak memunculkan kegaduhan.

Tak hanya itu, Azis juga meminta seluruh paslon agar menghormati proses penghitungan resmi oleh KPU. Bila ada perbedaan pendapat, seyogyanya diselesaikan melalui Bawaslu dan jalur Mahkama Konstitusi.

“Perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui jalur hukum, jangan ada yang melakukan pengerakan massa di saat pandemi kini. Jangan ada yang main hukum sendiri. Tolong hargai peran masyarakat dan pemerintah yang susah payah berpartisipasi dalam masa pandemik Covid-19. Ini tidak mudah,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini berharap KPU dan Bawaslu dapat mengakomodir keberatan para pihak sesui aturan yang ada dan bertindak secara jujur dan adil. Menurutnya, penyelengara Pilkada harus lebih kreatif dan aktif dikarenakan Pilkada Serentak berbeda dengan sebelumnya karena dibayangi Covid-19.

“Ini konsekuensi logis atas situasi pandemi. Pasca Pilkada Serentak, KPU dan Bawaslu harus kreatif dan aktif menyelesaikan persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi masa. Aparatur keamanan juga harus tegas dan persuasif di saat yang sama,” tutup Azis Syamsuddin.