Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono/Net
Pemerintah harus segera memberi kepastian standar kesehatan yang aman untuk pemberian vaksin kepada masyarakat terkait datangnya 1,2 juta dosis vaksin Sinovac baru-baru ini.
“Pemerintah beri kepastian untuk keamanan vaksin Sinovac, sesuai dengan UU, kewenangannya ada di instansi BPOM. Lalu BPOM mengevaluasi terhadap vaksin tersebut dan dalam hal ini sudah menerima sejumlah sample sebagai bahan evaluasi,†kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono di Jakarta, Selasa (8/12).
Seperti diketahui, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu malam (6/12).
Vaksin itu telah selesai menjalani uji klinis tahap ketiga di China dan beberapa negara lain. Vaksin tersebut dibawa ke ke kantor pusat PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.
Kemudian BPOM akan mengkaji keamanan vaksin tersebut dan mengeluarkan izin edar darurat atau
Emergency Use Authorization (EUA) bila memenuhi syarat. Vaksin dari Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis merupakan vaksin siap suntik.
"BPOM perlu lebih cepat walaupun tetap harus hati-hati dalam melakukan evaluasi, karena hal itu akan membangkitkan rasa percaya diri individu warga masyarakat dan bangsa. Walapun vaksin bukan pengobatan tapi bisa memberi perlindungan (protection),†ujar Agung.
Setelah uji klinis dan izin edar dari BPOM sudah ada, kata Agung, maka hal itu dapat dipastikan bahwa vaksin tersebut aman untuk didistibusikan.
“Setelah dievaluasi BPOM tentu bisa segera didistribusikan sesuai dengan rencana pemerintah sebelumnya,†tuturnya.
Pendistribusiannya, lanjut, sesuai dengan rencana pemerintah, yakni diutamakan kepada orang-orang yang berada garda di terdepan penanganan dan pengendalian Covid-19, seperti para tenaga medis, TNI, Polri serta pejabat pusat dan daerah yang berkaitan langsung dengan penanggulangan Covid-19.
“Lalu kemudian diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan dibantu oleh pemerintah. Intinya saya sangat mendukung Presiden Jokowi, bahwa vaksin ini prinsipnya untuk semua masyarakat,†bebernya.
Agung Laksono mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, serta sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir (3M).
“Meski sudah ada vaksin, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini penting untuk kesehatan dan keselamatan diri kita, dan orang-orang di sekitar kita, termasuk pada pelaksanaan pencoblosan Pilkada Serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020,†jelasnya.
Pada bagian lain, mantan Menko Kesra itu mengusulkan pemberian bantuan sosial di masa pandemi yang saat ini berbentuk barang khususnya di wilayah Jabodetabek ada baiknya diganti dengan uang tunai seperti di daerah lainnya di Indonesia.
Menurutnya, jika bantuan diubah menjadi uang tunai maka masyarakat akan lebih leluasa menggunakan bantuan tersebut di tengah pandemi Covid-19.
“Masyarakat yang menerima sama, dengan adanya bantuan langsung yang sifatnya tunai, masyarakat bisa leluasa dalam membelanjakan sesuai kebutuhannya. Ini menjadi satu sisi positif dari bantuan yang sifatnya tunai," ucapnya.
Meski demikian, Agung Laksono berharap masyarakat penerima bansos berupa uang tunai, diberikan edukasi dan pengarahan agar penggunaan bantuan tunai itu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
“Selain diberikan uang tunai, berikan juga pengarahan agar dibelikan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari bukan yang tidak-tidak,†pungkasnya.
