Berita

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid/Ist

Politik

Hidayat Nur Wahid: Jangan Gadaikan Kedaulatan Rakyat Dengan Politik Uang Yang Tak Seberapa

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 20:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kedaulatan rakyat harus harus benar-benar diterapkan dalam gelaran Pilkada Serentak yang akan berlangsung 9 Desember besok di beberapa provinsi.

Salah satu yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat yakni dengan tetap memberikan suaranya demi menelurkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Pimpinan MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nurwahid meminta agar masyarakat dapat memaksimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat termasuk pada Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember ini


“Rakyat harus betul-betul memaknai bahwa ini amanat dan masalah yang penting. Kepercayaan yang luar biasa ini harusnya disukseskan, jangan dimubazirkan dan disia-siakan kedaulatan yang telah diberikan itu,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/12).

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini meminta agar masyarakat tidak golput (golongan putih) pada gelaran Pilkada Serentak 2020 besok. Penggunaan hak suara dinilainya penting agar pemimpin yang terpilih tidak sembarangan.

“Janganlah kedaulatan yang telah diberikan itu justru dimubazirkan dengan goput atau memilih secara asal-asalan. Nanti akan menyesal sendiri,” tegasnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak menerima uang atau apa pun dari para paslon jelang pencoblosan.

“Jangan mau kedaulatan yang berharga itu dihargai dengan money politic yang tidak seberapa. Jangan mau ditipu dengan janji palsu, atau bantuan sembako yang memengaruhi pilihan. Rakyat harus melihat rekam jejak calon, terutama yang bermasalah dengan kasus korupsi,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya