Berita

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid/Ist

Politik

Hidayat Nur Wahid: Jangan Gadaikan Kedaulatan Rakyat Dengan Politik Uang Yang Tak Seberapa

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 20:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kedaulatan rakyat harus harus benar-benar diterapkan dalam gelaran Pilkada Serentak yang akan berlangsung 9 Desember besok di beberapa provinsi.

Salah satu yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat yakni dengan tetap memberikan suaranya demi menelurkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Pimpinan MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nurwahid meminta agar masyarakat dapat memaksimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat termasuk pada Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember ini


“Rakyat harus betul-betul memaknai bahwa ini amanat dan masalah yang penting. Kepercayaan yang luar biasa ini harusnya disukseskan, jangan dimubazirkan dan disia-siakan kedaulatan yang telah diberikan itu,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/12).

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini meminta agar masyarakat tidak golput (golongan putih) pada gelaran Pilkada Serentak 2020 besok. Penggunaan hak suara dinilainya penting agar pemimpin yang terpilih tidak sembarangan.

“Janganlah kedaulatan yang telah diberikan itu justru dimubazirkan dengan goput atau memilih secara asal-asalan. Nanti akan menyesal sendiri,” tegasnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak menerima uang atau apa pun dari para paslon jelang pencoblosan.

“Jangan mau kedaulatan yang berharga itu dihargai dengan money politic yang tidak seberapa. Jangan mau ditipu dengan janji palsu, atau bantuan sembako yang memengaruhi pilihan. Rakyat harus melihat rekam jejak calon, terutama yang bermasalah dengan kasus korupsi,” tandasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya