Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian/Net

Politik

Komisi X DPR Berharap Guru Diprioritaskan Untuk Vaksinasi Covid-19

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 18:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari Tiongkok, Sinovac. Vaksin tersebut dibawa dengan menggunakan pesawat Boeing 777-300ER melalui bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Minggu kemarin (6/12).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pihaknya berharap guru juga menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin tersebut.

Permintaan ini muncul ketika Hetifah beserta rombongan Komisi X DPR mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor dalam rangka meninjau kesiapan daerah melakukan pembelajaran, baik tatap muka maupun jarak jauh.


"Guru adalah juga pelayan publik yang sehari-hari berhadapan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu kesehatan mereka harus kita utamakan," papar Hetifah kepada wartawan, Selasa (8/12).

Meski demikian, lanjut Hetifah, pemberian vaksin juga sesuai keinginan para guru. Pasalnya, Januari tahun depan kegiatan belajar mengajar akan dibuka kembali di sekolab fisik.

"Jangan diwajibkan, karena itu hak asasi mereka untuk memilih. Namun jika mereka mau, mereka harus mendapat prioritas dengan biaya yang ditanggung pemerintah," pungkasnya.

Kementerian Kesehatan telah mengumumkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860/2020, yang salah satu isinya menetapkan jenis vaksin Corona-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd, sebagai jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.

Terkait dengan distribusi tersebut, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartanto, sempat membeberkan vaksin akan pertama kali diberikan pada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.

"Pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik yang telah diatur teknis Pak Menkes Terawan," kata Airlangga dalam jumpa pers, Senin kemarin (7/12).

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya