Berita

Aktivis Antikorupsi Ray Rangkuti dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan/RMOL

Politik

Terlalu Bersinar, KPK Harus Waspada Dengan Upaya Pelemahan Di Tahun Depan

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 16:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri harus waspada dengan kemungkinan upaya pelemahan pasca mengungkap kasus korupsi kelas elite yang berujung penangkapan dua menteri Presiden Joko Widodo.

Menurut aktivis antikorupsi, Ray Rangkuti, sejauh ini belum ada respons keras dari lingkaran legislatif di Senayan pasca penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Hal tersebut berbeda di era KPK sebelum Firli Bahuri.

"Situasi KPK masa lalu, setiap penangkapan pasti ada upaya delegitimasi terhadap apa yang dilakukan KPK. Ada yang menyebut terburu-burulah, ada yang nyebut permainanlah, sandiwaralah, tidak humanislah, macam-macam," ujar Ray Rangkuti dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Dua Menteri Tersangka Korupsi, Apa Yang Harus Dilakukan Jokowi?' yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/12).


Melihat kecenderungan tersebut, Ray menilai rintangan KPK era Firli Bahuri tak lebih berat dari pimpinan KPK sebelumnya. Namun demikian, Ray mewanti-wanti agar KPK tetap waspada.

Sebab menurut Ray, masih ada kemungkinan pelemahan lembaga antirasuah seperti halnya pada era sebelumnya melalui perubahan UU KPK. Hal itu bisa terjadi bila pihak-pihak pelanggar hukum mulai resah dengan sepak terjang KPK.

"Bisa jadi kelompok yang selama ini khawatir dengan KPK akan kembali menyulitkan. Bisa jadi tahun 2021 akan berusaha melakukan konsolidasi," terang Ray.

Konsolidasi yang dimaksud Ray yakni pihak-pihak tertentu akan berupaya mencari pola untuk kembali melemahkan KPK dengan berbagai cara.

"Bisa saja sekarang kelompok-kelompok ini sedang konsolidasi, mencari celah, pola baru, pendekatan baru supaya KPK tidak melakukan penangkapan-penangkapan yang dilakukan tahun 2020," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya