Berita

Mantan staf KSP, Bambang "Beathor" Suryadi/Net

Politik

Mantan Staf KSP: Korupsi Menteri Bukan Salah Parpol, Tapi Salah Tata Kelola Kabinet

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 14:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kasus korupsi yang menjeran Menteri KElautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara tidak tepat disebut sebagai kesalahan partai politik.

Begitu dikatakan mantan staf KSP, Bambang "Beathor" Suryadi dalam diskusi yang digagas Kantor Berita Politik RMOL bertema "Dua Menteri Tersangka Korupsi, Apa Yang Harus Dilakukan Jokowi?", Selasa (8/12).

Seperti diketahui, Edhy Prabowoa dalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Sedang Juliari Batubara adalah kader PDI Perjuanga.


Bambang meyakini bahwa partai politik pada dasaranya akan mengirim kader terbaik untuk masuk kabinet. Tetapi, tata kelola dalam kabinet itu yang menjadi penentu akan menjadi apa kader terbaik itu.

"Partai sudah mengirim orang yang benar, tapi bagaimana kader itu dikelola kabinet yang perlu dipertanyakan," ujar Bambang.

Dia menyebutkan, dalam kabinet tentu akan ada rapat-rapat diantara Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya.

Sebagai contoh, dalam kasus ekspor benur yang menjerat Edhy Prabowo. Seharusnya, Presiden Jokowi sudah mengetahui adanya kebijakan itu.

"Begitu menteri mengeluarkan permen ekspor benur, presiden kan mestinya paham, 'Kamu mengeluarkan aturan ekspor, saya nggak setuju'. Kan selesai," jelasnya.

Begitu juga kasus bantuan sosial yang menjerat Juliari. Bambang menilai, seharusnya potongan bansos tersebut sudah diketahui dalam rapat kabinet.

"Kan di menko-menko itu kan ada rapat, apa yang dibahas? Artinya memang tidak bisa menyalahkan partai, tapi kabinetnya yang salah mengelola," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya