Berita

Mantan staf KSP, Bambang "Beathor" Suryadi/Net

Politik

Mantan Staf KSP: Korupsi Menteri Bukan Salah Parpol, Tapi Salah Tata Kelola Kabinet

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 14:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kasus korupsi yang menjeran Menteri KElautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara tidak tepat disebut sebagai kesalahan partai politik.

Begitu dikatakan mantan staf KSP, Bambang "Beathor" Suryadi dalam diskusi yang digagas Kantor Berita Politik RMOL bertema "Dua Menteri Tersangka Korupsi, Apa Yang Harus Dilakukan Jokowi?", Selasa (8/12).

Seperti diketahui, Edhy Prabowoa dalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Sedang Juliari Batubara adalah kader PDI Perjuanga.


Bambang meyakini bahwa partai politik pada dasaranya akan mengirim kader terbaik untuk masuk kabinet. Tetapi, tata kelola dalam kabinet itu yang menjadi penentu akan menjadi apa kader terbaik itu.

"Partai sudah mengirim orang yang benar, tapi bagaimana kader itu dikelola kabinet yang perlu dipertanyakan," ujar Bambang.

Dia menyebutkan, dalam kabinet tentu akan ada rapat-rapat diantara Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya.

Sebagai contoh, dalam kasus ekspor benur yang menjerat Edhy Prabowo. Seharusnya, Presiden Jokowi sudah mengetahui adanya kebijakan itu.

"Begitu menteri mengeluarkan permen ekspor benur, presiden kan mestinya paham, 'Kamu mengeluarkan aturan ekspor, saya nggak setuju'. Kan selesai," jelasnya.

Begitu juga kasus bantuan sosial yang menjerat Juliari. Bambang menilai, seharusnya potongan bansos tersebut sudah diketahui dalam rapat kabinet.

"Kan di menko-menko itu kan ada rapat, apa yang dibahas? Artinya memang tidak bisa menyalahkan partai, tapi kabinetnya yang salah mengelola," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya