Berita

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto/Net

Politik

Demokrat Minta KPK Bongkar Tuntas Korupsi Memalukan Di KKP Dan Kemensos

SELASA, 08 DESEMBER 2020 | 09:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat membongkar dan mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi di dua kementerian, yakni KKP dan Kemensos.

Sebab, dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara di tengah pandemi Covid-19 telah memukul hati rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (8/12).


“Bongkar tuntas mafia koruptor di Kemensos dan KKP serta lainnya agar tidak terulang di kemudian hari. Kejadian ini sangat memilukan dan memalukan karena menyangkut moral hazard yang paling dasar," kata Didik Mukrianto.

Politisi Demokrat ini menilai, kasus korupsi di saat bencana, secara political will pembentuk UU sudah menjadi perhatian dan komitmen serius karena menyangkut moral hazard. Makanya sanksi pelanggarannya juga besar hingga hukuman mati.

"Mestinya setiap pejabat negara memahami utuh, sehingga berhati-hati dan mempunyai komitmen tinggi akan itu," tegasnya.

"Aturannya sangat jelas dan terang, tinggal saat ini tentu masyarakat akan menilai keseriusan KPK untuk memastikan penegakan hukum yang sudah diatur dalam UU," imbuhnya menegaskan.

Didik berharap KPK bisa menegakkan hukum dan mengikuti perintah UU dalam hal ini kasus tindak pidana korupsi.

"KPK tidak boleh sedikitpun menoleransi dengan dalih apapun terhadap korupsi, khususnya saat negara dalam keadaan bencana," tandasnya. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya