Berita

Tanda peringatan wajib masker di stasiun kereta Waterloo di pusat kota London, Juni 2020/Juni

Dunia

Survei: Lebih Dari Setengah Populasi Inggris Tidak Percaya Bahwa Pemerintah Bisa Menangani Pandemik

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 07:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Masyarakat di Inggris menyatakan mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa pemerintah bisa mengendalikan penyebaran virus corona. Para pejabat dianggap gagal mempersiapkan gelombang kedua.

Pernyataan itu didapat dari hasil sebuah survei yang dilakukan pada akhir November 2020 terhadap 2.244 penduduk yang diwawancara dengan kisaran usia 16-75 tahun.

King's College London dan Ipsos MORI mendapati hasil survey yang menunjukkan bahwa sebanyak 57 orang Inggris tidak  mempercayai pemerintah, dan hampir dua pertiganya, yaitu 64 persen, mengatakan bahwa para pejabat telah gagal mempersiapkan diri, seperti dilaporkan oleh RT, Minggu (6/12).


Proporsi mereka yang tidak mempercayai pemerintah pada masalah Covid-19 telah berlipat ganda sejak dimulainya pandemi delapan bulan lalu, kata para peneliti.

“Kepercayaan publik telah menurun. Sekarang, untuk pertama kalinya, mayoritas mengatakan mereka tidak mempercayai penanganan pandemik yang dilakukan pemerintah," Bobby Duffy, direktur Institut Kebijakan di King's College London.

Enam puluh delapan persen orang yang disurvei setuju bahwa tanggapan pemerintah terhadap Covid-19 membingungkan dan tidak konsisten, sementara 51 persen menganggapnya sebagai "penghinaan nasional" dan setengah dari responden mengatakan mereka marah kepada pemerintah atas cara pemerintah menangani pandemi.

Namun, meski banyak keluhan, 44 persen tetap menyatakan mendukung pendekatan pemerintah saat ini, sementara 25 persen menyatakan menentang.

Perdana Menteri Boris Johnson dan kabinetnya dikritik habis-habisan karena masalah-masalah seperti tingginya angka kematian di panti jompo dan pesan yang beragam tentang bagaimana masyarakat harus bersikap selama krisis.

Pada bulan Oktober, ketua Partai Buruh Keir Starmer mengecam PM karena "kehilangan kendali atas virus".

Baru-baru ini, beberapa pejabat lokal memperingatkan bahwa sistem tiga tingkat penguncian regional Johnson memiliki efek yang melumpuhkan ekonomi.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya