Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin/Net
Narasi negatif yang sengaja dimunculkan, bahwa Pemerintah Indonesia menjadikan Papua sebagai ladang uji coba harus dikikis. Ini sejalan dengan keberpihakan Pemerintah lewat Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan program lainnya.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin kepada wartawan, Minggu (6/12).
Melihat perkembangan yang terjadi, Azis Syamsuddin juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk terus melakukan diplomasi dengan sejumlah negara pasifik tak terkecuali Vanuatu yang begitu kuat mendukung kelompok sparatis Papua pimpinan Benny Wenda.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mendukung penggunaan alat negara dalam rangka menjaga marwah dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini juga harus didukung oleh langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meredam kabar bohong yang menjual kemiskinan, kemelaratan dan keterbelakangan Papua oleh kelompok separatis.
"Apa yang dilakukan Benny Wenda telah meresahkan. Perlu disikapi, baik secara hukum maupun nota diplomasi. Pasal 38 KUHP secara jelas menyebut makar suatu perbuatan. Apabila niat telah nyata dari adanya pelaksanaan seperti yang dimaksud pasal 53. Ini saja tidak cukup, waspadai pula isu-isu yang akan dimainkan kelompok separatis untuk menarik perhatian dunia," tegas Azis.
DPR, lanjutnya, juga terus mendorong segenap pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dan masyarakat tidak terpengaruh dan terprovokasi oleh propaganda yang merongrong dkedaulatan NKRI.
"Sekali lagi kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan langkah Benny yang mengklaim sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat (NRPB). Ini tidak bisa ditoleransi. Papua adalah NKRI," ucapnya.
Waketum DPP Partai Golkar ini juga meminta pemerintah pusat dan daerah kembali melanjutkan program pembangunan untuk Papua. Tidak terpengaruh dengan sentimen yang kini muncul.
Menurutnya, hal ini penting dilakukan sebagai resolusi di tengah situasi yang kerap memanas dan memunculkan konflik hingga korban jiwa atas gerakan yang dilakukan kelompok sparatis.
"Mereka melemparkan opini kosong tanpa data. Menjadi kewajiban Pemerintah untuk membuka data secara transparan mengenai dana untuk kesejahteraan masyarakat," tutupnya.
